SEMARANG, Kabarjateng.id – Polres Semarang meningkatkan kesiapan personel dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dengan menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) di halaman Kantor Bupati Semarang, Kamis (23/4/2026).
Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha bersama jajaran Forkopimda turut menyaksikan langsung kegiatan tersebut.
Ratusan Personel Jalankan Peran Pengamanan
Sebanyak 518 personel Polres Semarang turun dalam simulasi Sispamkota ini dan menjalankan peran sesuai skenario penanganan unjuk rasa.
Setiap tahapan memperlihatkan penerapan prosedur tetap (protap), mulai dari pendekatan awal hingga langkah pengendalian situasi.
Polres Semarang menekankan koordinasi dan ketepatan tindakan dalam setiap tahapan.
Skenario Aksi Damai Berujung Ricuh
Kapolres Semarang AKBP Ratna Quratul Ainy memimpin langsung jalannya simulasi. Dalam skenario, massa aksi menyampaikan aspirasi secara damai.
Tim negosiator langsung membuka komunikasi untuk menampung tuntutan.
Namun, massa menolak penjelasan yang diberikan dan situasi berubah memanas hingga memicu kericuhan.
Dalmas dan Raimas Kendalikan Situasi
Petugas Dalmas awal segera menghalau massa, kemudian Dalmas lanjut memperkuat barisan pengamanan.
Aparat mengerahkan water canon dan unit Raimas untuk membubarkan massa.
Langkah cepat dan terukur tersebut berhasil mengendalikan situasi hingga kembali kondusif.
Kapolres: Utamakan Profesionalisme dan Pendekatan Humanis
Usai kegiatan, AKBP Ratna menegaskan bahwa simulasi ini bertujuan mengasah kemampuan personel agar semakin sigap dan profesional.
Ia menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam mengawal aspirasi masyarakat.
“Setiap warga memiliki hak menyampaikan pendapat. Kami hadir untuk mengamankan dan memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Kapolres juga memastikan kesiapan Polres Semarang dalam menghadapi berbagai dinamika kamtibmas di wilayahnya.
Bupati Apresiasi Sinergi Forkopimda
Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha memberikan apresiasi atas kesiapan dan soliditas aparat keamanan.
Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri menjadi modal utama dalam menjaga kondusivitas wilayah.
“Kolaborasi yang sudah terjalin harus terus kita jaga. Jika masyarakat menyampaikan aspirasi, kita kedepankan dialog untuk mencari solusi terbaik sesuai aturan,” pungkasnya. (liem)
