PEKALONGAN, Kabarjateng.id – Jebolnya tanggul Sungai Bremi di perbatasan Kota dan Kabupaten Pekalongan langsung memicu langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turun ke lokasi untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal sekaligus mendorong percepatan normalisasi sungai.
Gubernur meninjau titik tanggul yang rusak di Kelurahan Pedukuhankraton, Pabean Barat, Kamis sore (26/3/2026).
Ia hadir bersama Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, Wakil Wali Kota Balgis Diab, serta Plt Bupati Pekalongan Sukirman.
Tanggul Jebol, Air Rendam Permukiman
Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan tanggul Sungai Bremi jebol sepanjang sekitar 15 hingga 20 meter akibat tingginya debit air setelah hujan deras.
Luapan air merendam area persawahan di Pasirsari dan Tegaldowo, bahkan mulai menggenangi permukiman warga di Kelurahan Pasirkratonkramat.
Kondisi ini mendorong pemerintah daerah bergerak cepat agar dampak banjir tidak meluas.
Kolaborasi Lintas Wilayah Jadi Kunci
Luthfi menekankan pentingnya kerja sama lintas wilayah karena lokasi tanggul berada di area perbatasan administrasi.
Ia meminta pemerintah kota, kabupaten, hingga provinsi terus memperkuat koordinasi agar penanganan berjalan cepat dan terarah.
“Wilayah ini berbatasan, sehingga semua pihak harus bergerak bersama. Kolaborasi sudah berjalan dan perlu kita tingkatkan,” tegasnya.
Penanganan Darurat Dikebut Jelang Arus Balik
Tim gabungan dari BPBD Kota dan Kabupaten Pekalongan bersama unsur TNI-Polri serta BPBD Provinsi Jawa Tengah langsung menangani kondisi darurat.
Petugas memasang trucuk kayu dan karung pasir untuk menahan arus air, sekaligus menyedot genangan dari kawasan permukiman.
Luthfi menargetkan perbaikan tanggul darurat rampung secepatnya, terutama menjelang arus balik Lebaran.
Ia menegaskan masyarakat harus tetap aman saat Idulfitri.
Normalisasi Sungai Bremi Disiapkan Bertahap
Untuk solusi jangka panjang, Pemprov Jawa Tengah bersama pemerintah pusat menyiapkan program normalisasi Sungai Bremi secara menyeluruh.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp37 miliar, lalu meningkatkan hingga Rp700 miliar pada tahun berikutnya.
Pemerintah akan memulai normalisasi dari bagian muara sebagai langkah strategis untuk menekan risiko banjir di Pekalongan.
Bantuan Logistik dan Perbaikan Infrastruktur
Selain menangani sungai, pemerintah juga akan memperbaiki infrastruktur lain, termasuk ruas jalan Randujajar melalui kolaborasi pemerintah kota dan kabupaten.
Pemprov Jawa Tengah menyalurkan bantuan senilai Rp134.905.150 kepada warga terdampak.
Bantuan tersebut mencakup logistik, beras, obat-obatan, hingga perlengkapan sekolah.
Pemerintah kelurahan menyalurkan bantuan tersebut, termasuk untuk mendukung kelompok usaha bersama (KUBE) dan kebutuhan dasar masyarakat.
Warga dan Aparat Gotong Royong
Lurah Pasirkratonkramat, Dwi Indah Widiastuti, menyampaikan air mulai masuk ke lingkungan warga.
Aparat bersama masyarakat terus melakukan kerja bakti untuk mempercepat penanganan.
“Kami terus berupaya bersama. Semoga kondisi segera terkendali dan tidak sampai ada warga yang harus mengungsi,” ujarnya. (liem)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.