JAKARTA, Kabarjateng.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran negara dalam melindungi masyarakat yang terdampak bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.
Sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disebut menjadi contoh nyata perlunya sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui semangat gotong royong untuk mempercepat pemulihan.
Menurut Nusron, negara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan keselamatan warga, terutama kelompok rentan.
Namun, upaya tersebut harus berjalan seiring dengan keterlibatan aktif masyarakat serta berbagai elemen bangsa agar proses kebangkitan pascabencana dapat berlangsung secara bermartabat dan berkeadilan.
Pernyataan itu disampaikan Nusron dalam acara Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia juga resmi dikukuhkan sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana.
Nusron menilai, upaya pemerintah dalam memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana telah menunjukkan komitmen nyata.
Ia mencontohkan langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin puluhan perusahaan karena terbukti merusak lingkungan dan berkontribusi terhadap bencana banjir.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan administratif perlu diikuti dengan proses hukum yang tegas agar memberi efek jera serta menjaga kelestarian lingkungan.
Selain menyoroti kebijakan pemerintah, Nusron juga menyampaikan peran aktif MUI dalam membantu masyarakat terdampak.
Organisasi tersebut telah menyalurkan bantuan untuk rehabilitasi tiga masjid di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tidak hanya itu, donasi yang terkumpul juga akan dialokasikan untuk memperbaiki sekitar 500 rumah milik guru mengaji dan marbot yang terdampak bencana.
Ia berharap, keterlibatan MUI dan berbagai organisasi keagamaan dapat menjadi wujud nyata kepedulian sosial serta memperkuat solidaritas nasional.
Menurutnya, penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, termasuk para tokoh agama dan masyarakat.
Acara bertajuk “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa” yang sekaligus menjadi momen pengukuhan dan ta’aruf pengurus MUI periode 2025–2030 tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla, serta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara.
Kegiatan ini juga diikuti puluhan ribu masyarakat yang berasal dari perwakilan MUI, pondok pesantren, dan majelis taklim dari wilayah Jabodetabek.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.