SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan bahwa bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di kawasan lereng Gunung Slamet dipicu oleh faktor alam yang kompleks, bukan akibat aktivitas pertambangan.
Wilayah terdampak meliputi Kabupaten Pemalang, Tegal, dan Purbalingga. Berdasarkan kajian teknis, curah hujan dengan intensitas sangat tinggi menjadi pemicu utama, yang kemudian diperkuat oleh kondisi topografi, sistem aliran sungai, serta karakteristik tanah setempat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, menjelaskan bahwa hujan ekstrem terjadi pada 23–24 Januari 2026 dengan intensitas mencapai 100–150 milimeter per hari di kawasan hulu Gunung Slamet. Angka tersebut jauh melampaui ambang normal curah hujan harian.
“Hujan dengan intensitas tinggi dan berlangsung lama menyebabkan peningkatan debit air sungai secara signifikan, sehingga memicu banjir di wilayah hilir,” jelas Widi, Rabu (28/1/2026).
Ia menambahkan, kawasan Kecamatan Pulosari dan Moga di Kabupaten Pemalang berada di Sub DAS Penakir, bagian dari hulu Sub DAS Gintung.
Wilayah ini didominasi lereng dengan tingkat kemiringan cukup curam hingga sangat curam, yang mencapai sekitar 64 persen dari luas wilayah.
Kondisi tersebut mempercepat aliran air permukaan dan meningkatkan potensi pengikisan tanah.
Akibatnya, wilayah hulu hingga tengah Sub DAS Penakir menjadi sangat rentan terhadap erosi dan longsor, yang kemudian berdampak pada meningkatnya sedimentasi di daerah hilir sungai.
Widi mengungkapkan, sejak beberapa tahun terakhir, khususnya sejak 2022, kejadian longsor di lereng Gunung Slamet terus meningkat. Salah satu penyebabnya adalah jenis tanah latosol yang mendominasi kawasan tersebut.
Tanah ini memiliki sifat gembur, mudah menyerap air, dan cepat kehilangan kestabilan saat jenuh.
“Ketika hujan lebat terjadi, tanah mudah tergerus dan longsor, lalu materialnya terbawa arus sehingga memicu banjir bandang,” ujarnya.
Selain faktor geologi dan hidrologi, kondisi tutupan lahan juga turut mempengaruhi tingkat keparahan bencana.
Di kawasan Gunung Slamet, terdapat perbedaan penggunaan lahan antara kawasan hutan dengan vegetasi rapat dan lahan milik masyarakat yang ditanami tanaman musiman.
Meski demikian, Widi menegaskan bahwa kejadian banjir dan longsor tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan pertambangan.
Lokasi pertambangan berada di wilayah kaki gunung dengan ketinggian jauh di bawah area longsor.
Upaya pencegahan jangka panjang terus dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah melalui rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang mengalami penurunan tutupan vegetasi.
Program reboisasi dan penghijauan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Agus Sugiharto, memastikan tidak ada aktivitas tambang yang beroperasi di tubuh Gunung Slamet.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam pengawasan dan penegakan aturan pertambangan.
Sebagai langkah mitigasi, Dinas ESDM secara rutin menyebarluaskan peta potensi gerakan tanah kepada pemerintah daerah, terutama saat musim hujan.
Informasi tersebut disusun berdasarkan data kerawanan longsor dan prakiraan cuaca dari BMKG sebagai sistem peringatan dini.
Di sisi lain, pemerintah daerah bersama instansi terkait telah melakukan berbagai langkah penanganan darurat, mulai dari evakuasi warga, pendirian posko pengungsian, dapur umum, layanan kesehatan, hingga pembersihan material longsor dan perbaikan infrastruktur terdampak.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, sebelumnya juga mendorong agar pengelolaan kawasan hutan lindung di lereng Gunung Slamet diperkuat melalui kolaborasi lima kabupaten di wilayah hulu.
“Perlindungan kawasan hutan harus diperkuat bersama-sama agar risiko bencana bisa ditekan,” ujarnya. (rs)
