BOYOLALI, Kabarjateng.id – Desa beserta kepala desa dinilai memiliki peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Pembangunan di tingkat desa perlu diarahkan berbasis potensi dan kearifan lokal, menyesuaikan karakter serta sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa keberlanjutan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kekuatan desa.
Menurutnya, desa harus ditempatkan sebagai fondasi utama melalui penguatan kepemimpinan kepala desa dan optimalisasi potensi lokal.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menjadi narasumber dalam Lokakarya Desa dan Kelurahan Berprestasi yang digelar dalam rangka Peringatan Hari Desa Nasional 2026, di Pendopo Gedhe Kabupaten Boyolali, Rabu (14/1/2026).
“Pembangunan nasional yang kuat harus berangkat dari desa. Kepala desa patut berbangga karena merekalah ujung tombak pembangunan,” kata Ahmad Luthfi di hadapan ratusan kepala desa dan lurah berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Lokakarya ini turut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, serta Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendes PDTT La Ode Ahmad P Bolombo.
Dalam pemaparannya, Ahmad Luthfi mendorong desa dan kelurahan berprestasi untuk menjadi pelopor kemajuan di wilayah masing-masing.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pembangunan desa harus berfokus pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga kementerian,” tegasnya.
Ahmad Luthfi mengungkapkan, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 7.810 yang tersebar di 35 kabupaten/kota.
Ribuan desa tersebut memiliki potensi beragam, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, kawasan pesisir, hingga pengembangan ekonomi lokal dan sumber daya manusia.
Di sektor pertanian, Jawa Tengah memiliki ratusan desa lumbung pangan. Sentra padi tercatat berada di 334 desa pada 16 kabupaten dengan dukungan 657 kelompok lumbung pangan.
Sementara sentra jagung tersebar di 449 desa pada 20 kabupaten, dengan produksi pada 2025 mencapai 3,69 juta ton.
Selain itu, Jawa Tengah juga mengembangkan desa mandiri energi (DME) dengan jumlah mencapai 2.331 desa, yang terdiri dari 28 desa kategori mapan, 165 desa berkembang, dan 2.138 desa inisiatif.
Terkait arah kebijakan pembangunan desa hingga 2029, Pemprov Jawa Tengah menargetkan pemerataan ekonomi berbasis potensi desa dan industri hijau.
Program prioritas meliputi penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan bantuan keuangan desa, pengembangan 2.575 Desa Mandiri, serta penguatan BUMDes dengan target sekitar 3.200 BUMDes Maju.
“Setiap desa memiliki keunggulan yang berbeda, baik di sektor pariwisata, produk lokal, budaya, maupun potensi generasi muda. Karena itu, penguatan kecamatan berdaya kami dorong untuk memperpendek rentang kendali antara provinsi dan desa,” jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendes PDTT La Ode Ahmad P Bolombo menegaskan bahwa pembangunan desa berbasis potensi lokal merupakan kunci menuju Indonesia Emas.
Ia menilai desa harus mampu menangkap peluang ekonomi dan sosial di sekitarnya, termasuk arus mudik yang setiap tahun menjadikan Jawa Tengah sebagai tujuan utama.
“Sekitar 61 juta orang mudik ke Jawa Tengah. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan desa dengan menciptakan desa yang nyaman dan produktif,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan pemetaan potensi desa untuk mendorong pemerataan pembangunan.
Pemetaan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB).
Pemetaan mencakup identifikasi kebutuhan riil masyarakat desa, khususnya nelayan dan petani, mulai dari sarana perikanan hingga kebutuhan lahan pertanian.
Sherly menyebutkan, komoditas unggulan Maluku Utara didominasi tanaman musiman dan tahunan, dengan kelapa sebagai salah satu fokus pengembangan.
“Kami ingin pemetaan ini benar-benar menggambarkan kebutuhan masyarakat, agar bantuan dan program yang ada bisa tepat sasaran dan berdampak nyata,” pungkasnya. (ar)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.