SEMARANG, Kabarjateng.id – Selama bertahun-tahun, banjir dipahami sebagai musuh yang harus dilawan. Namun setelah mengalami rangkaian banjir besar pada 2024–2025, Pemerintah Kota Semarang memilih jalan berbeda.
Alih-alih terus “beradu tenaga” dengan air melalui penambahan pompa semata, kini kota ini mengubah strategi: memahami karakter air, lalu mengelolanya dengan pendekatan yang lebih cermat dan berkelanjutan.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa kebijakan baru ini berangkat dari upaya menyelesaikan persoalan paling mendasar.
Fokusnya bukan sekadar membuang air secepat mungkin, melainkan memastikan aliran air memiliki ruang yang cukup, jalur yang jelas, serta sistem penyangga yang memadai sebelum akhirnya dialirkan ke laut.
Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pelebaran saluran utama di kawasan Kaligawe.
Jika sebelumnya saluran hanya selebar 10 meter, kini dimensinya diperluas hingga 40 meter.
Perubahan ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari penataan ulang sistem drainase kota.
Saluran yang sempit membuat air hujan mengalir dengan tekanan tinggi dan mudah tersendat oleh sampah atau endapan lumpur.
Kondisi tersebut kerap memicu luapan air ke permukiman. Dengan saluran yang jauh lebih lebar, air dapat mengalir lebih stabil dan tidak lagi “berebut ruang”. Risiko penyumbatan pun berkurang signifikan.
Menurut Agustina, pelebaran ini merupakan penyesuaian kapasitas infrastruktur agar mampu menampung beban air hujan yang semakin ekstrem akibat perubahan iklim.
Selain memperbesar saluran, Pemkot Semarang juga mengoptimalkan sistem polder dan pompa sebagai satu kesatuan.
Polder berfungsi sebagai area penampungan sementara air hujan, terutama di wilayah rendah.
Dengan pengerukan dan peningkatan kapasitas puluhan kolam retensi, air tidak langsung mengalir ke saluran utama, sehingga tekanan sistem dapat ditekan sejak awal.
Sementara itu, sekitar 220 unit pompa disiagakan untuk memindahkan air dari polder menuju sungai besar atau langsung ke laut.
Pompa-pompa ini ditempatkan di titik rawan genangan seperti Tawang Mas dan Peterongan, sehingga proses surutnya air bisa berlangsung lebih cepat.
Kolaborasi lintas instansi, mulai dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), BPJN, hingga TNI, menjadi faktor penting agar sistem penampungan dan pemompaan berjalan selaras.
Manfaat yang Terasa Lebih Luas
Perubahan pendekatan ini membawa dampak yang tidak hanya dirasakan saat hujan turun.
Pertama, risiko banjir besar dapat ditekan karena sistem kini dirancang menghadapi curah hujan ekstrem.
Kedua, stabilitas ekonomi kota meningkat karena aktivitas warga dan dunia usaha tidak lagi terganggu genangan berkepanjangan.
Ketiga, penggunaan energi menjadi lebih efisien karena sistem pasif seperti saluran lebar dan polder mengurangi ketergantungan pada pompa yang boros listrik.
Meski demikian, wali kota mengingatkan bahwa secanggih apa pun infrastruktur yang dibangun, semuanya bisa gagal bila kesadaran masyarakat masih rendah.
Sampah yang dibuang sembarangan tetap menjadi ancaman utama sistem drainase.
Transformasi penanganan banjir di Semarang akhirnya bukan hanya soal beton, mesin, dan perhitungan teknis.
Ini adalah upaya bersama antara pemerintah yang membangun berdasarkan prinsip alam dan masyarakat yang menjaga dengan tanggung jawab.
Ketika keduanya berjalan seiring, banjir tak lagi harus menjadi bencana yang berulang, melainkan tantangan yang bisa dikendalikan. (day)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.