BREBES, Kabarjateng.id – Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KPPKB) kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pembentukan Brebes Selatan sebagai Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan silaturahmi dan konsolidasi bersama para pemangku kepentingan yang berlangsung di Rumah Makan Kebun Lumpang, Paguyangan, Jumat (19/12/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian lanjutan perjuangan KPPKB setelah sebelumnya menggelar audiensi tahap pertama dan kedua dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Konsolidasi tersebut bertujuan menjaga soliditas gerakan sekaligus menyamakan langkah menghadapi agenda perjuangan ke depan.
Acara dihadiri jajaran pengurus KPPKB, perwakilan Pemerintah Kabupaten Brebes dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Brebes Eko Purwanto, Camat Bumiayu Cecep Aji Suganda, tokoh masyarakat, serta aktivis dari sejumlah kecamatan di wilayah Brebes Selatan.
Ketua KPPKB Imam Santoso menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan masyarakat yang selama ini konsisten mendukung perjuangan pemekaran.
Ia menegaskan bahwa kekompakan dan kebersamaan menjadi kunci utama agar proses pemekaran dapat berjalan sesuai harapan.
Menurut Imam, perjuangan menuju terbentuknya daerah otonomi baru masih membutuhkan waktu dan kesabaran.
Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh elemen agar tetap berada dalam satu barisan serta tidak mudah terpengaruh oleh isu atau provokasi yang dapat menghambat langkah perjuangan.
“Perjalanan ini masih panjang dan penuh dinamika. Kita harus tetap solid dan fokus pada tujuan utama. Provokasi hanya akan merugikan dan berpotensi memperlambat proses pemekaran, baik dari sisi administratif maupun politik,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal KPPKB Agus Sutiono menegaskan kesiapan pihaknya untuk terus mengawal proses pemekaran, terutama apabila agenda paripurna di tingkat provinsi kembali tertunda tanpa kepastian.
Ia menyebutkan, KPPKB telah menyiapkan langkah lanjutan berupa aksi penyampaian aspirasi yang direncanakan pada 27 April 2026, dengan melibatkan massa yang lebih besar dari enam kecamatan di Brebes Selatan.
“Jika tidak ada kejelasan, kami siap kembali menyuarakan aspirasi ke DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Semua langkah akan ditempuh secara terukur dan konstitusional,” ujar Agus.
Selain itu, KPPKB juga berencana menyiapkan kantor kesekretariatan sebagai pusat koordinasi, diskusi, serta ruang aspirasi bagi masyarakat Brebes Selatan.
Dari unsur pemerintah daerah, Eko Purwanto menyampaikan bahwa secara administratif, usulan pemekaran Kabupaten Brebes telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Ia menilai tidak diperlukan kajian akademik baru, namun kemungkinan hanya dibutuhkan pembaruan data pendukung.
“Pemutakhiran data seperti jumlah penduduk, kondisi ekonomi, dan indikator lainnya mungkin diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa proses pemekaran telah melalui tahapan penting, termasuk persetujuan Paripurna DPRD Kabupaten Brebes pada 2018, dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sementara itu, Camat Bumiayu Cecep Aji Suganda mengapresiasi perjuangan KPPKB dan masyarakat Brebes Selatan yang selama ini berlangsung secara tertib dan kondusif.
Ia berharap semangat kebersamaan terus terjaga agar proses pemekaran dapat berjalan aman dan sesuai ketentuan hukum. (wb)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.