SEMARANG, Kabarjateng.id — Menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung hingga Desember, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa seluruh pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kesiapsiagaan.
Salah satu langkah utama yang harus segera dilakukan adalah pemetaan menyeluruh terhadap titik-titik rawan bencana di wilayah masing-masing.
Dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana yang digelar di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (18/11/2025), Gubernur Luthfi menekankan bahwa setiap daerah perlu memperbarui data kawasan rawan banjir, longsor, dan ancaman hidrometeorologi lainnya.
“Seluruh wilayah harus memetakan ulang titik rawan bencana, terutama potensi banjir dan longsor,” tegasnya di hadapan para kepala daerah, perwakilan BNPB, TNI-Polri, serta instansi terkait lain.
Sejumlah wilayah disebut memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir, seperti Kota Semarang, Demak, Jepara, Pekalongan, dan Cilacap.
Sementara itu, daerah rawan longsor meliputi Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Karanganyar, dan sebagian wilayah Cilacap.
Gubernur Luthfi juga mengingatkan bahwa mitigasi bencana tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat dan kearifan lokal.
“Kepala desa harus mampu melakukan pendekatan persuasif kepada warga, terutama ketika desanya berada di zona rawan. Mereka adalah ujung tombak perlindungan masyarakat,” jelasnya.
Menurut data Pemprov Jateng, terdapat 8.566 desa di Jawa Tengah, termasuk ribuan desa yang sudah berstatus Desa Tangguh Bencana (Destana).
Gubernur meminta seluruh kepala daerah mengevaluasi kembali efektivitas Destana, termasuk kesiapan jalur evakuasi, potensi aliran air, hingga lokasi-lokasi pengungsian yang harus diamankan.
Selain pemetaan, pemerintah kabupaten/kota diminta memastikan seluruh sumber daya siap digunakan, baik personel, peralatan penunjang, hingga logistik darurat.
Ia menegaskan pentingnya menjalankan sistem peringatan dini secara optimal hingga level desa.
“Jangan sampai peringatan tidak sampai ke warga hanya karena kendala ekonomi atau minimnya informasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Luthfi juga menyoroti perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor.
Ia mengingatkan agar tidak ada ego sektoral dalam penanganan bencana.
“Anggaran on-call harus siap digunakan kapan pun. Semua pihak harus bergerak dalam satu komando demi keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Provinsi, lanjutnya, juga telah menyiapkan dukungan bagi daerah yang membutuhkan bantuan cepat.
BPBD Jawa Tengah masih memiliki alokasi Bantuan Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp 20 miliar yang dapat digunakan untuk respons awal bencana.
Gubernur menegaskan bahwa kepala daerah berkewajiban memimpin langsung penanganan darurat di wilayahnya.
“Jika bencana terjadi, bupati atau wali kota harus berada di lapangan. Jangan menunggu instruksi dari provinsi,” tandasnya.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, yang hadir pada kegiatan tersebut mengapresiasi langkah cepat pemerintah provinsi.
Menurutnya, koordinasi seperti ini merupakan bentuk kesiapan yang sangat penting sebelum bencana terjadi.
Data kebencanaan sepanjang 2025 menunjukkan bahwa Jawa Tengah didominasi kejadian longsor dengan 2.704 peristiwa, disusul banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, serta gempa bumi.
Total korban terdampak mencapai angka signifikan—565 meninggal dunia, 77 dinyatakan hilang, 629 luka-luka, dan lebih dari 17 ribu warga mengungsi.
Hingga kini, Jawa Tengah memiliki 1.715 Desa Tangguh Bencana dari total 8.563 desa, yang seluruhnya akan terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas dan peninjauan ulang kerawanan wilayah. (rs)
