BREBES, Kabarjateng.id – Upaya pemekaran wilayah selatan Kabupaten Brebes kembali menunjukkan perkembangan signifikan. Komite Pemekaran Kabupaten Brebes Selatan mengadakan pertemuan silaturahmi dan konsolidasi di kawasan wisata Kebun Lumpang, Kecamatan Paguyangan, pada Minggu (19/10/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam proses pembentukan Kabupaten Brebes Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Bupati Brebes Wurja, SE; anggota DPRD Brebes H. Achmad Mafrukhi, SE (Fraksi Golkar) dan Arifin (Fraksi PKS); Camat Bumiayu Cecep Aji Suganda; para kepala desa dari wilayah selatan Brebes; serta jajaran pengurus dan aktivis Komite Pemekaran.
Ketua Komite Pemekaran, Imam Santoso, dalam sambutannya menegaskan bahwa perjuangan untuk mewujudkan Kabupaten Brebes Selatan bukanlah untuk kepentingan pribadi maupun politik.
Ia menekankan pentingnya soliditas dan transparansi dalam setiap langkah perjuangan.
“Perjuangan ini murni demi masyarakat. Tidak boleh ada kepentingan sektoral atau pribadi. Jika kita tetap kompak, terbuka, dan fokus pada tujuan bersama, insyaallah Kabupaten Brebes Selatan akan terwujud,” tegas Imam.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga semangat kebersamaan serta komitmen dalam memperjuangkan pembangunan wilayah selatan yang selama ini dinilai belum mendapat perhatian optimal.
Wakil Bupati Brebes, Wurja, SE, memberikan apresiasi terhadap konsistensi dan arah perjuangan Komite Pemekaran.
Menurutnya, pemerintah daerah siap mendukung proses pemekaran sepanjang berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Pemekaran memerlukan energi kolektif dari semua lapisan masyarakat. Pemerintah Kabupaten akan mendukung selama proses ini mengikuti regulasi di tingkat provinsi maupun pusat,” ujarnya.
Sementara itu, H. Achmad Mafrukhi, SE, anggota DPRD Brebes dari Fraksi Golkar, menyampaikan bahwa gerakan pemekaran kini telah memasuki tahap krusial di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah yang tertib dan berbasis dokumen hukum kuat.
“Gerakan ini harus satu komando, memiliki dasar administrasi dan legalitas yang jelas. Kami di DPRD siap mengawal proses ini agar tetap berada di jalur konstitusional,” tegasnya.
Arifin dari Fraksi PKS turut menambahkan bahwa perluasan dukungan masyarakat sangat penting untuk memperkuat legitimasi gerakan.
Sosialisasi yang masif diyakini akan membuat masyarakat merasa terlibat langsung dalam perjuangan pemekaran ini.
“Kita ingin warga wilayah selatan merasa memiliki gerakan ini dan aktif dalam setiap tahapan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Komite Pemekaran juga merumuskan agenda lanjutan, yakni melakukan audiensi resmi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 27 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut dianggap menjadi momentum penting dalam mempercepat proses pembentukan DOB Kabupaten Brebes Selatan.
Kegiatan konsolidasi ditutup dengan seruan untuk memperluas jejaring politik lintas partai, memperkuat dukungan masyarakat, serta menyiapkan strategi advokasi hingga ke level pemerintah pusat.
Komite Pemekaran berharap seluruh elemen—baik legislatif, eksekutif, tokoh masyarakat, agama, maupun akademisi—dapat bersinergi agar aspirasi pembentukan Kabupaten Brebes Selatan segera terwujud demi pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik di wilayah selatan Brebes. (wan)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.