KARANGANYAR, Kabarjateng.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Asrar, menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal di kawasan lereng Gunung Lawu, tepatnya wilayah Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar.
Proyek tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Asrar menilai, proyek tersebut berpotensi besar merusak keseimbangan ekosistem alami Gunung Lawu yang selama ini masih terjaga dengan baik.
Selain sebagai kawasan hutan dan sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar, Gunung Lawu juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat Jawa.
“Gunung Lawu bukan sekadar tumpukan batu. Ia adalah pusat budaya, spiritualitas, dan warisan leluhur yang harus dilestarikan,” ujar Asrar, wakil rakyat dari Dapil VI Jawa Tengah (Karanganyar, Wonogiri, Sragen), dalam keterangan resminya, Senin (13/10/2025).
Ia menegaskan bahwa penolakannya terhadap proyek geothermal tidak hanya didasarkan pada pertimbangan lingkungan semata.
Menurutnya, pembangunan tersebut juga dapat mengancam nilai sejarah, sosial, budaya, dan spiritual yang melekat kuat di kawasan Gunung Lawu.
“Aspek historis dan budaya di Gunung Lawu sangat penting. Rencana proyek ini tidak hanya soal potensi kerusakan alam, tetapi juga menyangkut kelestarian warisan peradaban tanah Jawa,” tegas anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah itu.
Asrar mengungkapkan, lereng Gunung Lawu menyimpan banyak peninggalan sejarah yang bernilai tinggi. Di Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso, dan Jenawi, terdapat berbagai situs dan artefak kuno, termasuk Candi Sukuh dan Candi Cetho.
Kedua candi bercorak Hindu tersebut merupakan peninggalan akhir masa Majapahit dan masih berdiri kokoh hingga kini.
“Proyek geothermal bisa mengganggu situs-situs bersejarah yang orientasinya menghadap puncak Lawu sebagai simbol penghormatan,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa Gunung Lawu merupakan kawasan sakral yang menjadi simpul hubungan harmonis antara manusia, alam, dan warisan leluhur.
Eksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut, menurutnya, berpotensi merusak keseimbangan tersebut.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali rencana pembangunan ini dengan mempertimbangkan seluruh aspek, bukan hanya ekonomi dan energi. Sejarah, sosial, budaya, dan spiritual juga harus dijaga,” pungkasnya. (af)
