SEMARANG | Kabarjateng.id – Generasi Z didorong mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui kewirausahaan.
Anak muda tidak seharusnya hanya bergantung pada ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan membuka pekerjaan bagi masyarakat.
Namun, membangun usaha tidak cukup bermodal keberanian dan kreativitas. Diperlukan keterampilan, akses pembiayaan, pendampingan, hingga kebijakan pemerintah yang mampu mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hafidz Alhaq Fatih, dalam seminar kewirausahaan bertajuk Young Preneur: From Passion to Profession, Saatnya Gen Z Berwirausaha.
Dalam kegiatan tersebut, Hafidz bersama pengusaha Abi Arkan membahas peluang sekaligus tantangan yang dihadapi generasi muda ketika memulai dan mengembangkan bisnis.
Hafidz mengatakan, generasi Z mempunyai modal besar untuk menjadi pelaku usaha.
Kreativitas, kemampuan memanfaatkan teknologi, serta kecepatan mengikuti perubahan tren menjadi keunggulan yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa membangun bisnis membutuhkan perencanaan dan kemampuan mengelola usaha.
Ide kreatif harus mampu diterjemahkan menjadi produk atau layanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Anak muda harus berani mengubah gagasan dan passion menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Tetapi, usaha tidak cukup hanya bermodal ide atau mengikuti tren. Harus memahami pasar, mengatur keuangan, menjaga kualitas produk, dan membangun kepercayaan pelanggan,” ungkap Hafidz, Kamis (19/11/2026).
Ia menegaskan, keberanian memulai bisnis harus dibarengi kesiapan menghadapi risiko dan kemampuan mempertahankan usaha di tengah persaingan.
Hafidz juga menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam membangun iklim kewirausahaan yang kondusif.
Menurutnya, ajakan kepada generasi muda untuk menjadi pengusaha harus disertai fasilitas dan kebijakan yang benar-benar bisa dimanfaatkan.
Mulai dari kemudahan memperoleh informasi, pelayanan perizinan, pembinaan usaha, hingga pemanfaatan teknologi digital perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sebagai anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, ia menilai kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan memiliki pengaruh terhadap kemudahan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.
“Pemerintah tidak cukup hanya mendorong anak muda agar mau berwirausaha. Harus ada dukungan konkret, mulai dari akses pelayanan, kejelasan informasi legalitas usaha, sampai pendampingan yang berkelanjutan. Jangan sampai mereka memiliki ide dan semangat, tetapi justru terbentur kesulitan memperoleh informasi maupun bantuan,” tegasnya.
Tantangan tersebut menjadi semakin penting jika melihat kondisi ketenagakerjaan di kalangan pemuda Jawa Tengah.
Kajian Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 mencatat persentase pemuda yang berwirausaha mencapai 19,01 persen pada 2023.
Angka itu meningkat dibandingkan 2021 yang tercatat sebesar 17,42 persen.
Kendati demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda masih mencapai 13,46 persen pada 2023.
Data tersebut memperlihatkan bahwa perluasan kesempatan kerja dan penguatan keterampilan anak muda masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan.
Di sisi lain, Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan wirausaha baru melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan pada Oktober 2026 menyebutkan jumlah UMKM di wilayah tersebut mencapai sekitar 4,2 juta unit.
Sebanyak 97,95 persen di antaranya merupakan usaha mikro.
Sementara itu, hingga triwulan II 2026, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah telah melakukan pembinaan terhadap 201.035 unit usaha.
Total aset usaha yang dibina mencapai sekitar Rp39,74 triliun dengan omzet sebesar Rp70,74 triliun.
Menurut Hafidz, besarnya potensi UMKM tersebut harus menjadi peluang bagi lahirnya pengusaha muda yang memiliki daya saing.
Pembinaan tidak boleh hanya berorientasi pada bertambahnya jumlah pelaku usaha.
Lebih dari itu, diperlukan peningkatan kualitas produk, kemampuan memperluas pemasaran, pengelolaan keuangan, serta penguasaan teknologi.
Ia juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, hingga pelaku industri untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan.
“Pengembangan wirausaha muda tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan dan pelayanan yang mendukung. Dunia usaha juga bisa membuka kesempatan belajar, kemitraan, serta akses pasar. Sementara anak muda harus terus meningkatkan kemampuan agar mampu menghadapi persaingan,” jelasnya.
Hafidz berharap seminar kewirausahaan tidak sekadar menjadi forum berbagi motivasi.
Kegiatan semacam itu harus mampu melahirkan tindak lanjut berupa jaringan, komunitas, dan pendampingan bagi calon pengusaha muda.
Ia menilai keberhasilan kewirausahaan tidak cukup dilihat dari banyaknya anak muda yang berani membuka bisnis.
Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan usaha tersebut bertahan, berkembang, menyerap tenaga kerja, dan memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekitarnya.
Dengan dukungan kebijakan dan ekosistem usaha yang memadai, generasi Z di Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi.
Mereka bukan hanya pencari pekerjaan, melainkan juga pencipta peluang dan pembuka lapangan kerja baru. (dkp)






