SEMARANG, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa tidak ada rencana kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Saat ini, proses appraisal atau penilaian besaran tunjangan tersebut masih berlangsung.
“Tidak ada kenaikan. Saat ini masih dalam tahap pembahasan dan penilaian (appraisal). Saya pastikan tidak ada penambahan terkait tunjangan perumahan DPRD,” ujar Luthfi saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Semarang, Rabu (17/9/2025).
Luthfi menambahkan, sebelumnya para bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD se-Jawa Tengah telah menggelar rapat koordinasi pada Kamis (11/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa appraisal tetap dilakukan, namun tanpa ada penambahan tunjangan.
Ia juga telah meminta kepala daerah untuk segera berkoordinasi dengan DPRD masing-masing guna meninjau kembali besaran tunjangan, menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD).
Bahkan, menurutnya, tunjangan untuk kunjungan ke luar negeri juga sudah dihapuskan.
“Para bupati dan wali kota diberi waktu satu minggu untuk membahasnya bersama DPRD. Prinsipnya harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Itu yang penting,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyampaikan bahwa setiap daerah akan melaksanakan appraisal dalam waktu sepekan setelah rapat bersama gubernur.
Hasil penilaian inilah yang nantinya dijadikan dasar dalam menentukan besaran tunjangan, termasuk tunjangan perumahan.
“Setelah satu minggu, kita lihat hasil appraisal di masing-masing daerah. Kondisi tiap wilayah berbeda, jadi kita pilih skema yang paling realistis dan bisa diterima,” jelas Sumanto. (ar)
