SURAKARTA | Kabarjateng.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjadi pelopor dalam membangun kesadaran dan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).
Menurutnya, keteladanan aparatur pemerintahan harus menjadi langkah awal sebelum mengajak masyarakat menjalankan kewajiban perpajakan.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga rumah sakit milik Pemprov Jateng diminta ikut melakukan pendataan kendaraan yang berada di lingkungan perkantoran.
Langkah tersebut disampaikan Taj Yasin saat menghadiri Rapat Koordinasi Sinergitas Kegiatan Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Kewilayahan di Hotel Mercure Solo, Selasa-Rabu (10-11/11/2026).
Dalam arahannya, dia meminta setiap instansi menugaskan petugas untuk memeriksa kendaraan yang terparkir, sekaligus mengidentifikasi kendaraan yang belum melunasi pajak.
“Mulai besok harus ada petugas memberikan contoh tertib pajak. Kita harus data mobil yang parkir di lingkungan kantor kita. Yang belum bayar pajak siapa, ditandai. Nanti bisa dikoordinasikan dengan kantor masing-masing,” tegasnya.
Taj Yasin menekankan, gerakan tersebut tidak boleh hanya dilakukan di lingkungan Pemprov Jateng.
Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan menerapkan langkah serupa agar budaya taat pajak tumbuh dari lingkungan birokrasi.
Dia menilai, kepatuhan ASN memiliki pengaruh terhadap kepercayaan publik. Pemerintah akan lebih mudah mengajak masyarakat membayar pajak apabila para pegawainya terlebih dahulu menunjukkan sikap disiplin.
“ASN harus memberikan contoh yang baik supaya masyarakat lebih percaya bahwa ketika kita mengajak, kita harus memulai dari diri kita sendiri,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Taj Yasin menyebut tingkat kepatuhan pembayaran PKB di Jawa Tengah saat ini mencapai 57 persen.
Persentase tersebut menempatkan Jateng pada peringkat kedua terbaik secara nasional.
Dia mengapresiasi masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajaknya.
Meski demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk meningkatkan angka kepatuhan tersebut agar potensi pendapatan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, mengatakan PKB menjadi salah satu komponen penting dalam menopang pendapatan daerah.
Penerimaan dari sektor tersebut memiliki kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, masih banyak kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak sehingga menimbulkan piutang yang perlu ditangani secara berkelanjutan.
Masrofi menjelaskan, penanganan piutang pajak tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah provinsi.
Diperlukan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota karena masing-masing wilayah mempunyai karakteristik dan potensi yang berbeda.
“Kami ingin bersinergi dengan bupati, wali kota, dan jajarannya. Karena kami tidak akan bisa berbuat lebih banyak, sementara wilayah ada dalam kewenangan Bapak dan Ibu sekalian sampai dengan tingkat desa,” ungkapnya.
Dia berharap pemerintah kabupaten/kota dapat mengambil peran lebih besar melalui jaringan pemerintahan hingga tingkat desa.
Dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat proses pendataan, penagihan, serta peningkatan kesadaran wajib pajak.
Rakor tersebut juga membahas penyamaan strategi penanganan tunggakan PKB berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Selain memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, pertemuan itu menjadi sarana menyusun langkah kerja yang lebih terarah.
Penguatan sinergi juga mencakup optimalisasi pengelolaan opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), termasuk penyusunan rencana kerja bersama untuk 2027.
Melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Bapenda Jateng berharap penanganan piutang pajak semakin efektif, kepatuhan wajib pajak meningkat, dan penerimaan daerah dapat terus diperkuat. (dkp)
