JAKARTA | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat pengakuan nasional atas upayanya memperluas perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat kecamatan.
Melalui program Kecamatan Berdaya, layanan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) kini telah tersedia di seluruh 576 kecamatan.
Hingga 9 November 2026, tercatat sebanyak 2.886 warga telah memanfaatkan berbagai layanan RPPA, mulai dari konseling, penanganan kasus, hingga pendampingan dan rujukan.
Capaian tersebut mengantarkan Pemprov Jateng meraih Indonesia Kita Award 2026 dalam kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak.
Penghargaan diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara penganugerahan di Hotel Patra Jasa, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ahmad Luthfi menyampaikan, penghargaan itu menjadi bentuk pengakuan terhadap kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari penghargaan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pengaduan, konseling, pendampingan, serta penanganan apabila terjadi kekerasan.
“Apresiasi ini yang nantinya akan kita manfaatkan untuk lebih bersemangat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya perlindungan perempuan dan anak,” ujar Luthfi.
Program Kecamatan Berdaya yang diinisiasi Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui program tersebut, kecamatan tidak hanya diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan dan perlindungan bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Salah satu upaya konkretnya diwujudkan melalui pembentukan RPPA di 576 kecamatan.
Dengan keberadaan layanan tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh bantuan ketika menghadapi persoalan kekerasan maupun membutuhkan pendampingan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, memaparkan rincian pemanfaatan layanan RPPA hingga 9 November 2026.
Dari total 2.886 warga yang mengakses layanan, sebanyak 799 merupakan layanan konseling, 1.898 penanganan kasus, dan 189 layanan rujukan.
Uswatun menilai, angka tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan RPPA mulai dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat mendapatkan perlindungan dan bantuan.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan agar keberadaan RPPA benar-benar memberikan dampak bagi perempuan dan anak.
“Tugas kita adalah bagaimana RPPA itu memberikan pelayanan yang terbaik. Kita terus lakukan akselerasi, bagaimana Kecamatan Berdaya itu bisa memasifkan RPPA sehingga lebih berdampak, perempuan dan anak-anak terlindungi,” ungkapnya.
Tidak hanya berfokus pada penanganan setelah kekerasan terjadi, Pemprov Jateng juga menyiapkan langkah pencegahan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Salah satunya dengan menggelar pelatihan bagi fasilitator pencegahan dan penanganan kekerasan menggunakan metode training of trainers (ToT).
Fasilitator nantinya akan melibatkan berbagai elemen, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), lingkungan pondok pesantren, kepolisian, sekolah, masyarakat, hingga relawan.
Uswatun mengatakan, pihaknya juga berencana berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendorong adanya landasan hukum bagi keberadaan fasilitator tersebut.
“Kami akan bertemu Menteri PPA untuk meminta payung hukum terkait dengan adanya fasilitator untuk pencegahan dan penanganan kekerasan,” katanya.
Pemprov Jateng berharap perluasan RPPA di seluruh kecamatan dapat mempercepat penanganan sekaligus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dengan melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, aparat keamanan, serta masyarakat, perlindungan diharapkan tidak hanya hadir ketika kasus terjadi, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap kelompok rentan. (dkp)
