JAKARTA, Kabarjateng.id – Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas pernyataan nasional yang disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Leaders Summit KTT Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil.
Menurut Raja Juli Antoni, pernyataan tersebut selaras dengan arah prioritas kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat politik Indonesia terhadap aksi iklim global.
Dilansir dari siaran pers Kemenhut RI, langkah itu, menurut Raja Juli, memperlihatkan posisi tegas Indonesia di antara negara-negara dunia yang kini berlomba mengambil bagian dalam upaya menjaga bumi dari ancaman perubahan iklim.
“Pak Presiden menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil dengan memberikan hak kelola hutan seluas 1,4 juta hektar kepada masyarakat adat selama empat tahun ke depan. Dunia mengagumi hal ini karena Indonesia mempercayai masyarakat lokal untuk menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya,” ujar Raja Antoni dari Sao Paolo, Jumat (7/11/2025).
Selain komitmen terhadap masyarakat adat, Raja Juli Antoni menilai bahwa sikap Indonesia yang tetap konsisten pada Paris Agreement dan norma-norma internasional lain merupakan bentuk keseriusan politik nasional dalam menjalankan aksi iklim global secara multilateral.
Hal tersebut, lanjutnya, menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tetap memegang prinsip kerja sama global dalam menghadapi tantangan lingkungan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen mencapai net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Target itu dipadukan dengan agenda pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 8 persen per tahun yang dituangkan dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC).
Langkah nyata lain ditunjukkan melalui keikutsertaan Indonesia dalam Tropical Forest Forever Facility (TFFF).
Dalam forum tersebut, Indonesia tidak hanya menjadi anggota aktif, tetapi juga siap memberikan kontribusi pendanaan sejajar dengan Brasil.
“Sebagai negara berkembang yang memiliki hutan tropis terbesar, Indonesia kini berbicara sejajar dengan negara maju. Kita tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga berkontribusi dalam mencari mekanisme perlindungan hutan tropis dunia,” tegas Raja Juli Antoni.
Ia menambahkan, pernyataan nasional yang dibacakan Utusan Khusus Presiden mencerminkan pesan kuat bahwa politik luar negeri Indonesia di bawah Prabowo Subianto berkomitmen untuk tetap berada di jalur kerja sama internasional, memperjuangkan aksi secara kolektif, dan melindungi bumi melalui pendekatan keadilan global.
Dalam COP30 UNFCCC, Raja Juli Antoni hadir sebagai bagian dari delegasi resmi Indonesia yang mendampingi Hashim Djojohadikusumo.
Kementerian Kehutanan mengusung kampanye bertajuk “Indonesia: From Rainforest to Global Carbon Hub and Marketplace”, menggambarkan visi politik hijau Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.
Komitmen tersebut juga diperkuat dengan terbitnya Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Regulasi ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk berperan dalam perdagangan karbon internasional.
Tak hanya forum iklim, Raja Juli Antoni juga menghadiri United for Wildlife Global Summit and High-Level Ministerial Roundtable yang digelar oleh The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales di Rio de Janeiro pada 4 November 2025.
Kehadiran Raja Juli Antoni menegaskan peran aktif Indonesia dalam diplomasi lingkungan dan politik dunia berbasis kelestarian alam.
Sementara itu, di dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah menegaskan konsistensinya terhadap tata kelola sumber daya alam yang bersih dan berkeadilan.
Dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, Prabowo mengungkap adanya 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.
“Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan kepada seluruh anggota partai, termasuk Gerindra. Bila ada yang terlibat, segera lapor, jadilah justice collaborator, karena saya tidak akan melindungi siapa pun,” tegas Presiden.
Langkah tegas Presiden RI, menjadi bagian integral dari politik nasional yang menegakkan keadilan lingkungan, meneguhkan peran Indonesia sebagai pemimpin dalam politik global. (why)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.