SEMARANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana memperluas jangkauan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menyasar kelompok masyarakat yang selama ini belum memperoleh perlindungan secara optimal.
Guru ngaji, marbot masjid, serta pekerja sosial dan keagamaan menjadi kelompok yang dipertimbangkan masuk dalam perluasan kepesertaan jaminan kesehatan tersebut.
Rencana itu mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dengan Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sutopo Patria Jati, di ruang kerja Wakil Gubernur, Senin (9/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan kepesertaan JKN, evaluasi pembiayaan, hingga strategi menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Sutopo Patria Jati mengungkapkan, masih ada sejumlah kelompok masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan, tetapi belum masuk dalam skema perlindungan yang dibiayai pemerintah.
Di antaranya guru agama, guru ngaji, dan marbot masjid yang selama ini turut menjalankan fungsi sosial di lingkungan masyarakat.
Namun, tidak sedikit dari mereka yang belum memiliki perlindungan kesehatan melalui program JKN.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pendataan ulang sekaligus mengevaluasi alokasi anggaran agar kelompok yang belum terlindungi dapat memperoleh manfaat.
“Yang belum mendapatkan salah satunya misalnya guru-guru agama yang ada marbot dan sebagainya itu cukup banyak yang selama itu belum ter-cover untuk jaminan kesehatannya,” ungkap Sutopo.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak untuk menopang pembiayaan program JKN.
Pasalnya, keterbatasan anggaran daerah membutuhkan dukungan melalui pola kerja sama dan gotong royong.
Sumber pendanaan alternatif dapat melibatkan masyarakat, lembaga filantropi, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
“Kita tahu pemerintah daerah juga mengalami kondisi sulit untuk melakukan penganggaran. Karena itu, harus ada gotong royong. Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR,” katanya.
Sutopo turut menyoroti inovasi pembiayaan jaminan kesehatan yang telah diterapkan sejumlah daerah.
Salah satunya pola berbagi pembayaran iuran atau sharing iuran yang sudah berjalan di Kabupaten Brebes.
Model pembiayaan tersebut dinilai dapat menjadi contoh untuk diterapkan di wilayah lain, baik kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.
Selain persoalan anggaran, BPJS Kesehatan juga mendorong peningkatan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), terutama puskesmas.
Penguatan layanan kesehatan dasar diperlukan agar masyarakat mendapatkan penanganan sesuai kondisi medisnya.
Dengan demikian, sistem rujukan berjenjang bisa berjalan lebih optimal dan tidak semua keluhan kesehatan harus berakhir di rumah sakit.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan kepadatan pasien serta mengurangi antrean pelayanan di rumah sakit.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab menyebutkan, cakupan kepesertaan JKN di Jawa Tengah saat ini telah mencapai sekitar 98 persen.
Meski demikian, tingkat keaktifan peserta masih berada di kisaran 76 persen. Jumlah masyarakat penerima manfaat program tersebut tercatat lebih dari 13 juta jiwa.
Zulfachmi menjelaskan, Pemprov Jateng selama ini mengalokasikan pembiayaan jaminan kesehatan melalui dua skema, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Hasil evaluasi menunjukkan adanya peluang penyesuaian sasaran penerima bantuan pada skema PBPU.
Hal itu seiring berkurangnya kebutuhan pembiayaan untuk kelompok tertentu, termasuk peserta yang sebelumnya memperoleh perlindungan selama pandemi Covid-19.
Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat potensi kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar.
Dana itu berpeluang dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat lain yang belum mendapatkan jaminan kesehatan.
Guru ngaji dan marbot masjid menjadi salah satu kelompok yang masuk dalam pembahasan perluasan sasaran penerima manfaat tersebut.
“PBPU ini yang menjadi fokus pertemuan tadi, bagaimana mengalihkan sasarannya kepada penerima manfaat yang lain. Ada kelebihan dana sekitar Rp1,7 miliar yang bisa kita manfaatkan untuk kelompok lain, termasuk guru ngaji dan perlindungan sosial lainnya,” jelas Zulfachmi.
Pemprov Jateng berharap penataan ulang sasaran penerima bantuan tersebut dapat membuat program jaminan kesehatan semakin merata.
Tidak hanya masyarakat yang telah masuk dalam pendataan sebelumnya, tetapi juga kelompok pekerja sosial dan keagamaan yang membutuhkan perlindungan.
Melalui koordinasi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah daerah berupaya memperkuat sistem pembiayaan sekaligus memperluas akses pelayanan kesehatan agar manfaat JKN dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. (dkp)
