Kabarjateng.id – Tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim dalam perkara dugaan pengadaan laptop pendidikan memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat.
Selain ancaman pidana penjara, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti senilai Rp5,6 triliun.
Perhatian serius datang dari ELBEHA Barometer melalui Sri Hartono.
Ia menilai persoalan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis bagi kalangan profesional muda yang memiliki kapasitas tinggi dan selama ini diharapkan ikut memperbaiki sistem pemerintahan.
Menurut Sri, kasus seperti ini berpotensi membuat banyak orang berkompeten berpikir ulang sebelum terjun ke dunia birokrasi.
Mereka yang memiliki pengalaman global, rekam jejak profesional kuat, dan niat membangun negara justru melihat besarnya risiko hukum saat berada di pemerintahan.
“Situasi seperti ini bisa membuat banyak orang pintar takut masuk pemerintahan. Mereka yang sebenarnya ingin berkontribusi justru melihat ancaman hukum yang sangat besar,” ujar Sri Hartono, Jumat (15/5/2026).
Tuntutan Uang Pengganti Jadi Sorotan
Sri juga menyoroti besarnya tuntutan uang pengganti yang mencapai triliunan rupiah.
Menurutnya, masyarakat mengetahui bahwa sebagian besar kekayaan Nadiem sudah ada jauh sebelum ia masuk kabinet.
Karena itu, ia mempertanyakan arah penegakan hukum jika seseorang belum terbukti menikmati aliran dana secara pribadi namun tetap menghadapi tuntutan sangat besar.
Ia menilai, bukan hanya ancaman hukuman penjara yang menarik perhatian publik, tetapi juga tuntutan pemiskinan melalui pembayaran uang pengganti dalam jumlah fantastis.
“Ini yang kemudian memunculkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Publik tentu ingin melihat kejelasan dan keadilan dalam proses hukum,” katanya.
Profesional Muda Bisa Menjadi Apatis
Sri menilai kondisi tersebut menjadi ironi di tengah kebutuhan pemerintah terhadap sumber daya manusia berkualitas.
Ia mencontohkan sosok profesional muda lulusan luar negeri yang sukses membangun perusahaan besar dan membuka banyak lapangan kerja, namun saat masuk ke pemerintahan justru terseret persoalan hukum.
Menurutnya, Nadiem Makarim dikenal sebagai figur muda dengan latar belakang pendidikan kelas dunia, berasal dari keluarga terpandang, memahami aspek hukum, serta berhasil membangun perusahaan besar yang menyerap banyak tenaga kerja.
Namun ketika negara memanggilnya untuk membantu jalannya pemerintahan, ia justru menghadapi tuntutan hukum yang berat.
Hal ini, kata Sri, dapat memicu sikap apatis di kalangan generasi muda terhadap dunia birokrasi.
Ia khawatir anak-anak muda yang cerdas akhirnya enggan terlibat dalam pemerintahan karena merasa risiko yang mereka hadapi terlalu besar.
Jika kondisi itu terus berlanjut, masa depan birokrasi Indonesia akan menghadapi persoalan serius dalam regenerasi kepemimpinan.
Tetap Hormati Proses Hukum
Meski menyampaikan kritik, Sri Hartono tetap menegaskan bahwa semua pihak harus menghormati seluruh proses hukum.
Ia meminta semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai pengadilan mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap.
Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan secara adil, transparan, dan tidak menimbulkan ketakutan bagi generasi muda yang ingin mengabdi kepada negara melalui jalur pemerintahan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.