SEMARANG, Kabarjateng.id – Pembangunan Jawa Tengah pada 2025 memasuki fase baru. Tidak lagi sekadar dirumuskan di ruang rapat dan dituangkan dalam tumpukan dokumen, melainkan bergerak langsung di tengah masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng 44 perguruan tinggi negeri dan swasta melalui Forum Rektor untuk memperkuat arah pembangunan berbasis kajian ilmiah.
Kolaborasi ini menjadi jembatan antara pengetahuan akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat desa, pesisir, hingga kawasan rawan bencana.
Momentum perubahan tersebut dimulai tak lama setelah pelantikan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen pada 14 Maret 2025.
Hanya berselang 22 hari, keduanya menandatangani kesepahaman kerja sama dengan pimpinan 44 kampus.
Langkah cepat ini menjadi penanda bahwa pembangunan akan dikelola secara terukur, melibatkan tenaga ahli, dan diuji melalui metode ilmiah sebelum diimplementasikan.
Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Pemprov Jateng, Yasip Khasani, menjelaskan bahwa setiap perguruan tinggi tidak diberi tugas seragam.
Masing-masing kampus justru diarahkan memilih peran sesuai bidang keilmuan dan keunggulan.
Hal ini membuat program lebih mudah dipantau, beban pemerintah berkurang, dan evaluasi dapat dilakukan bersama berdasarkan data lapangan.
Sepanjang 2025, tercatat 29 program prioritas gubernur sudah dikawal kampus secara langsung.
Contohnya, sektor perumahan rakyat menggandeng 15 universitas melalui skema KKN Tematik untuk memverifikasi kondisi rumah warga miskin dalam program RTLH.
Di desa pesisir, kampus berperan melalui riset dan inovasi, seperti Undip yang menerapkan teknologi desalinasi guna mengolah air payau menjadi air layak konsumsi.
Sementara di bidang kesehatan, perguruan tinggi swasta turut menyukseskan sensus kesehatan dan program Speling.
Di sektor kebencanaan, BPBD bersinergi dengan 24 perguruan tinggi untuk memperkuat mitigasi, pemetaan kerawanan, hingga pelatihan kesiapsiagaan masyarakat.
Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Dr. Wahid Abdulrahman, menilai pola kerja sama ini sebagai tonggak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Menurutnya, hubungan yang terbangun bersifat saling menguatkan: pemerintah terbantu dalam perencanaan hingga evaluasi, sementara kampus memperoleh ruang praktik bagi mahasiswa dan relevansi bagi keilmuan yang dikembangkan.
Program juga mulai dipetakan berdasarkan wilayah dan kompetensi kampus.
Misalnya, masalah stunting di Banyumas ditangani oleh Unsoed, sementara tantangan sosial ekonomi di Wonogiri dan Sragen dikawal UNS.
Gus Yasin menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan MoU.
Ia menekankan pentingnya kerja tematik untuk penguatan desa, sektor pertanian, UMKM, layanan kesehatan, hingga kebutuhan air bersih.
Tahun 2025 melibatkan 44 kampus, dan pada 2026 ditargetkan 72 perguruan tinggi swasta lainnya turut bergabung hingga seluruh program—sebanyak 136 agenda pembangunan—mendapat dukungan penuh.
Apresiasi juga datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut bahwa langkah ini merupakan strategi tepat dalam memastikan kebijakan publik tidak hanya lahir dari intuisi, tetapi melalui riset dan kajian akademik yang kuat.
Kini, wajah pembangunan Jawa Tengah hadir di ruang kelas, laboratorium, dan desa-desa.
Ketika kampus ikut turun tangan, kebijakan tidak hanya menjadi daftar program, tetapi berubah menjadi pengetahuan yang tumbuh bersama masyarakat. Jawa Tengah menapaki masa depan baru—lebih ilmiah, efisien, dan membumi—serta meninggalkan jejak pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh warga.
Editor: Mualim
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.