SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memberlakukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru sebagai bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Penataan tersebut dilakukan melalui penggabungan sejumlah dinas strategis serta penguatan fungsi perangkat daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa perubahan struktur organisasi ini dirancang untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional, sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi.
“Penataan ini dilakukan untuk mendukung percepatan program prioritas dan menyesuaikan nomenklatur dengan pemerintah pusat. Beberapa urusan digabung agar lebih efisien dan terintegrasi,” ujar Ahmad Luthfi usai melantik pejabat di lingkungan Pemprov Jateng, Kamis (15/1/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut digelar di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, dan diikuti sebanyak 1.049 pejabat, yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas.
Dari jumlah tersebut, 46 orang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dengan rincian 37 pejabat dikukuhkan kembali dan sembilan pejabat hasil rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, terdapat 380 Pejabat Administrator dan 623 Pejabat Pengawas yang resmi dilantik.
Dalam SOTK baru ini, Pemprov Jateng melakukan penggabungan beberapa urusan strategis sekaligus membentuk perangkat daerah baru.
Salah satu perubahan signifikan adalah pembentukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) yang menyatukan tiga sektor penggerak ekonomi kreatif dan pariwisata. Dinas tersebut dipimpin oleh Hanung Triyono.
Selain itu, urusan pertanian, peternakan, dan perkebunan kini terintegrasi dalam Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) yang dipimpin Defransisco Dasilva Tavares.
Penguatan sektor infrastruktur juga dilakukan melalui konsolidasi fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang dalam Dinas PUPR, di bawah
kepemimpinan Henggar Budi Anggoro.
Penyesuaian struktur juga menyentuh perangkat daerah lainnya, termasuk Dinas Pendidikan yang dipimpin Sadimin, serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bawah Muhamad Masrofi.
Gubernur menegaskan bahwa penataan organisasi diikuti dengan pengaturan kebutuhan sarana perkantoran agar mendukung kinerja optimal.
Ia berharap seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dan memperkuat sinergi lintas sektor.
“Pejabat yang dilantik harus bekerja profesional, berintegritas, dan mampu berkolaborasi. Birokrasi harus dibangun dengan semangat kerja tim demi pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya. (di)
