Oleh: Ketua LDK PWM Jawa Tengah, Dr. H. AM Jumai, SE, MM
Kabarjateng.id – Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki posisi penting dalam struktur pemerintahan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Landasan kerjanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan peran Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, penegak hukum, serta pelindung dan pelayan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, keberadaan kepolisian menjadi kebutuhan mendasar.
Polisi tidak hanya menjalankan fungsi formal sebagai aparat negara, tetapi juga menjadi wajah kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
Oleh sebab itu, kepercayaan publik harus dijaga melalui sikap profesional, pendekatan yang humanis, dan komitmen terhadap keadilan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pelayanan yang diberikan.
Reformasi internal Polri menjadi agenda penting yang perlu dilakukan secara berkesinambungan.
Pembaruan tersebut mencakup penataan tugas pokok dan fungsi, penyempurnaan mekanisme kerja, hingga penegasan batas kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan institusi lain.
Dengan pembenahan yang terarah, diharapkan kinerja kepolisian semakin fokus, efisien, dan tetap berada dalam koridor konstitusi.
Di sisi lain, Polri tidak boleh dipandang sebagai alat kekuasaan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan golongan tertentu.
Independensi dan netralitas harus menjadi prinsip utama agar penegakan hukum berjalan objektif dan berkeadilan.
Ketika institusi kepolisian terjaga dari intervensi kepentingan sempit, maka stabilitas demokrasi dan rasa percaya masyarakat pun akan ikut menguat.
Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah sebagai bagian dari masyarakat sipil melihat pentingnya kolaborasi antara pembinaan moral melalui dakwah dan penegakan hukum oleh aparat.
Nilai-nilai amar ma’ruf nahi munkar mendorong kesadaran etis dalam kehidupan sosial, sementara kepolisian memastikan aturan diterapkan secara adil dan tegas.
Keduanya saling melengkapi dalam menjaga ketertiban, harmoni sosial, dan persatuan nasional.
Harapan bersama adalah terwujudnya Polri yang bersih, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan institusi kepolisian yang kuat dan dipercaya, cita-cita menghadirkan masyarakat yang aman, adil, dan bermartabat akan semakin mudah diwujudkan.
