SEMARANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional (BGN), koperasi, dan asosiasi peternak menyepakati langkah baru untuk memperkuat keterlibatan peternak lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa dapur penyedia MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memanfaatkan telur dan daging ayam hasil peternak Jawa Tengah minimal dua kali dalam sepekan.
Komitmen itu disahkan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026), dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya yang menyoroti kebutuhan bahan pangan program MBG sekaligus kondisi harga komoditas peternakan di daerah.
Fokus utama kali ini adalah memastikan ketersediaan pasokan sekaligus menciptakan pasar yang lebih pasti bagi peternak rakyat.
Dalam kesepakatan bersama tersebut terdapat tiga poin penting. Pertama, menu MBG di Jawa Tengah harus memasukkan telur dan daging ayam masing-masing sebanyak dua kali setiap minggu.
Kedua, koperasi dan asosiasi peternak siap menjamin ketersediaan pasokan sesuai standar mutu yang telah ditentukan serta mengirimkannya langsung ke dapur mitra SPPG.
Ketiga, pembelian dilakukan langsung melalui koperasi atau asosiasi peternak lokal dengan harga yang telah disepakati.
Harga acuan yang ditetapkan yakni Rp26 ribu per kilogram untuk telur dan Rp35 ribu per kilogram untuk ayam karkas, atau setara Rp20 ribu per kilogram ayam hidup.
Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan menata pelaksanaan MBG agar lebih terstruktur, terutama dalam hal penyusunan menu dan pengelolaan rantai pasok bahan pangan.
Menurutnya, seluruh SPPG yang beroperasi di Jawa Tengah wajib menjalankan kesepakatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap peternak daerah sekaligus menjamin kebutuhan program MBG.
“Selain memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, kami juga ingin memastikan dampak ekonomi program ini dirasakan langsung oleh peternak di Jawa Tengah,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Gus Yasin itu menambahkan, pemerintah juga berupaya menjaga kestabilan harga telur dan ayam melalui pola pembelian yang terarah.
Dengan demikian, peternak memperoleh kepastian pasar dan harga yang lebih baik.
Hasil kesepakatan tersebut nantinya akan diteruskan kepada Satgas Percepatan MBG di seluruh kabupaten dan kota serta kepada seluruh pengelola SPPG.
Pemprov juga akan melakukan pengawasan agar implementasinya berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, menilai komitmen bersama ini menjadi langkah penting untuk menyamakan standar pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Ia mengungkapkan, selama ini masih terdapat perbedaan penerapan menu antar-SPPG. Melalui kesepakatan baru, seluruh dapur MBG diwajibkan menyajikan menu berbahan telur dan ayam sedikitnya dua kali dalam seminggu.
Selain mendukung pemenuhan gizi, kebijakan tersebut diharapkan mampu membantu menstabilkan harga telur dan ayam yang saat ini masih tertekan akibat tingginya produksi.
BGN juga membuka ruang pengaduan apabila ditemukan pelanggaran, termasuk praktik pembelian di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah, Suwardi, menyambut baik kesepakatan tersebut.
Menurutnya, langkah ini menjadi solusi yang menguntungkan baik bagi pemerintah maupun peternak.
Saat ini, populasi ayam petelur di Jawa Tengah mencapai sekitar 39 juta ekor dengan produksi telur sekitar 2.200 ton per hari.
Sementara kebutuhan konsumsi harian di wilayah tersebut berada di kisaran 1.400 ton, sehingga masih terjadi surplus produksi.
Dengan proyeksi sekitar 4.000 SPPG beroperasi di Jawa Tengah, penyerapan telur melalui program MBG diperkirakan mampu menyerap 7 hingga 8 persen dari total produksi daerah.
Jika seluruh dapur MBG menerapkan penggunaan telur dua kali dalam sepekan, kebutuhan telur diperkirakan mencapai lebih dari seribu ton setiap minggu.
Dari sektor ayam pedaging, Ketua Pinsar Jawa Tengah, Susilo, mengungkapkan bahwa harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini masih berada di bawah biaya produksi.
Kondisi tersebut terjadi akibat pasokan yang berlebih di pasaran.
Karena itu, kehadiran program MBG diharapkan mampu menyerap sebagian kelebihan produksi sehingga harga ayam di tingkat peternak kembali membaik dan usaha peternakan dapat berjalan lebih sehat.
Melalui kesepakatan ini, Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal yang memberikan manfaat langsung bagi para peternak daerah. (dkp)
