SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan ketahanan pangan sebagai arah utama pembangunan pada tahun 2026. Fokus ini sejalan dengan visi Gubernur Ahmad Luthfi yang ingin memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional serta menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli, menyampaikan bahwa arah kebijakan tahun depan telah disusun konsisten dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, yakni RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026.
Hal tersebut diungkapkan dalam forum “Outlook 2026: Refleksi, Capaian, dan Tantangan Pembangunan Jawa Tengah” yang digelar di Chanadia Cipta Rasa Erlangga, Kota Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa upaya memperkuat sektor pertanian dilakukan secara menyeluruh, mencakup intervensi dari hulu hingga hilir.
Pada tahap awal, pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana pertanian melalui penyaluran bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian), pupuk, serta bibit unggul kepada para petani.
Dukungan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi tanam, menekan biaya produksi, serta mendorong modernisasi pertanian di tingkat desa.
Untuk menopang kebutuhan modal, Pemprov Jateng turut membuka akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan BUMD, seperti Bank Jateng, BPR BKK, dan PT Jamkrida.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan mekanisme hilirisasi dan pemasaran yang lebih terjamin bagi hasil panen petani melalui PT Jateng Agro Berdikari (JTAB).
“Kami ingin ekosistem pertanian tersusun secara rapi. Mulai dari pendanaan, pendampingan penyuluh, perlindungan melalui asuransi, hingga pemasaran yang dijamin, sehingga pertumbuhan sektor pertanian dapat terus naik,” terang Zulkifli.
Pemprov Jateng juga menyoroti fenomena menurunnya minat generasi muda untuk menekuni dunia pertanian.
Untuk menjawab tantangan regenerasi petani, dicanangkan program inovatif berupa Kartu Zilenial yang di dalamnya mencakup konsep “petani milenial bergaji.”
Program ini memungkinkan peserta mendapat akses modal, pendampingan teknis, ketersediaan lahan yang dikoordinasikan dinas, perlindungan asuransi oleh Jamkrida, serta jaminan pemasaran oleh JTAB.
“Selama ini masalah utama anak muda adalah ketidakpastian pendapatan. Dengan skema ini, mereka memiliki kepastian penghasilan dan masa depan yang lebih jelas di sektor pertanian,” ujarnya.
Dari sisi data, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren positif sektor pertanian di Jateng.
Luas panen padi pada 2025 diproyeksikan mencapai 1,67 juta hektare, meningkat sekitar 7,46 persen jika dibandingkan dengan 2024.
Produksi gabah juga diperkirakan naik menjadi 11,36 juta ton, atau bertambah sekitar 497 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam menjaga keberlanjutan produksi, Pemprov Jateng menegaskan komitmennya untuk mempertahankan luas lahan sawah yang dilindungi (LSD).
Saat ini, Jawa Tengah memiliki LSD seluas 1.018.106,89 hektare—yang tertinggi di Indonesia. Kabupaten Grobogan menjadi wilayah dengan area LSD terbesar, mencapai 87.730,09 hektare.
“Pesan Pak Gubernur jelas, luas LSD tidak boleh berkurang kapan pun. Ini menjadi benteng terakhir untuk memastikan produksi pangan tetap terjaga,” tutup Zulkifli.
Sumber: Jatengprov
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.