SEMARANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan penanganan kerusakan Jalan Randublatung–Cepu di Kabupaten Blora segera direalisasikan.
Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap lelang sebagai bagian dari program peningkatan infrastruktur jalan provinsi tahun 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp5,276 miliar untuk memperbaiki ruas jalan yang mengalami kerusakan berat, khususnya di wilayah Desa Kediren.
Menurut Henggar, rencana pekerjaan tersebut masih akan dievaluasi agar cakupan perbaikan dapat diperluas sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah.
Dengan penyesuaian desain teknis, diharapkan panjang ruas jalan yang ditangani dapat bertambah sehingga manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
Ia menambahkan, upaya peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Blora sebenarnya telah dilakukan secara bertahap.
Pada tahun 2025, Pemprov Jateng telah menyelesaikan penanganan ruas Singget–Doplang–Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang melintasi Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan dengan nilai investasi mencapai Rp19,92 miliar.
Secara keseluruhan, panjang jalan provinsi di Kabupaten Blora mencapai sekitar 101,5 kilometer.
Untuk periode 2025 hingga 2026, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp45,86 miliar guna mendukung perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di wilayah tersebut.
Selain mengandalkan pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah, pemerintah juga berupaya memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Terdapat tiga ruas jalan di Kabupaten Blora yang telah diajukan untuk mendapatkan bantuan melalui program tersebut.
Henggar berharap usulan yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat dapat segera disetujui sehingga percepatan pembangunan jalan di Kabupaten Blora dapat terlaksana sesuai rencana.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, pada tahun 2026 telah diajukan permohonan dukungan dana sebesar Rp46,6 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui program IJD.
Dana tersebut direncanakan untuk mempercepat penanganan ruas Singget–Doplang–Cepu yang menjadi salah satu jalur penting bagi aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa setiap laporan dan keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur harus ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menunggu laporan resmi, tetapi juga harus peka terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Luthfi menekankan bahwa perbaikan jalan harus dilakukan dengan standar yang baik dan berorientasi pada kualitas jangka panjang.
Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait memprioritaskan penanganan jalan yang mengalami kerusakan berat agar tidak membahayakan pengguna jalan.
Selain itu, seluruh jajaran pemerintah daerah diminta aktif mengawal usulan bantuan dari pemerintah pusat, baik melalui kementerian maupun dukungan legislatif, agar pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dapat berjalan lebih cepat dan merata.
Pemprov Jawa Tengah juga mengapresiasi berbagai masukan, kritik, dan saran dari masyarakat.
Partisipasi publik dinilai menjadi elemen penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah, baik di sektor infrastruktur maupun bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. (liem)
