SEMARANG | Kabarjateng.id – Perbaikan jalan di berbagai wilayah Jawa Tengah bakal menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada paruh kedua tahun 2026.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa APBD Perubahan 2026 akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Langkah tersebut diambil sebagai respons atas banyaknya keluhan warga terkait kondisi jalan yang mengalami kerusakan.
Menurut Luthfi, keberadaan jalan yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pembangunan jalan menjadi prioritas. Kita akan melakukan penyesuaian dalam APBD Perubahan agar kebutuhan infrastruktur dapat tertangani lebih cepat,” ujar Luthfi usai menghadiri rapat koordinasi di Kota Semarang, Kamis (4/6/2026).
Ia mengungkapkan, usulan pembangunan jalan mendominasi aspirasi yang diterima pemerintah daerah.
Karena itu, pokok pikiran (pokir) DPRD Jawa Tengah akan diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai kabupaten dan kota.
Menurutnya, kondisi jalan di sejumlah wilayah mengalami penurunan kualitas akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026.
Situasi tersebut menyebabkan sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan yang membutuhkan penanganan segera.
Memasuki musim kemarau, pemerintah melihat peluang untuk mempercepat pekerjaan perbaikan di lapangan.
Evaluasi terhadap ruas-ruas jalan yang rusak juga terus dilakukan guna menentukan prioritas penanganan.
Salah satu proyek yang tengah dipersiapkan adalah perbaikan Jalan Randublatung–Cepu di Kabupaten Blora.
Ruas jalan tersebut telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,276 miliar dan saat ini sedang memasuki proses lelang.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, pembangunan fisik akan segera dimulai sehingga masyarakat dapat menikmati akses jalan yang lebih aman dan nyaman.
Pemprov Jawa Tengah sebelumnya juga telah mengalokasikan sekitar Rp75 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi maupun kabupaten pada tahun 2025.
Anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Selain mengejar percepatan pembangunan, Luthfi mengingatkan pentingnya kualitas pekerjaan.
Ia meminta seluruh pelaksana proyek tidak hanya fokus pada kecepatan penyelesaian, tetapi juga memastikan hasil pembangunan memiliki daya tahan yang baik.
Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan kondisi jalan rusak dapat berkurang secara signifikan hingga akhir 2026, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi dapat berjalan lebih lancar. (dkp)
