SEMARANG, Kabarjateng.id – Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Petani dan Pekerja Tembakau Indonesia (DPP P2RPTI) menggelar audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, guna membahas penguatan kesejahteraan petani tembakau serta pelaku industri tembakau skala kecil dan menengah.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (3/2/2026).
Audiensi dipimpin langsung Ketua Umum P2RPTI, Dr. Suratno Syukron, S.Pd., M.Pd., yang menyampaikan berbagai temuan lapangan terkait kondisi riil sektor tembakau di sejumlah daerah sentra produksi di Jawa Tengah.
Menurutnya, sektor ini masih menjadi penopang ekonomi ribuan keluarga, namun belum sepenuhnya mendapatkan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, P2RPTI mengungkapkan data dari divisi advokasi dan hukum yang menunjukkan masih tingginya ketidakpastian usaha di kalangan petani dan pengusaha rokok kecil.
Daerah seperti Kudus, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, hingga Boyolali disebut masih menghadapi persoalan klasik, mulai dari fluktuasi harga, minimnya pendampingan teknis, hingga terbatasnya akses pasar.
Tak sedikit pabrik rokok lokal yang hanya beroperasi saat ada pesanan, lalu kembali berhenti akibat keterbatasan modal dan pasar.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Dibutuhkan intervensi kebijakan yang tepat, bukan hanya bantuan sesaat, tetapi pendampingan yang berkesinambungan,” ujar Suratno dalam audiensi tersebut.
P2RPTI juga mendorong agar program bantuan sosial dan pembinaan dari pemerintah dapat diarahkan lebih tepat sasaran, terutama kepada petani tembakau dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bantuan dinilai lebih efektif apabila diwujudkan dalam bentuk dukungan teknis, pelatihan, penyediaan bibit unggul, sarana produksi, hingga penguatan akses pemasaran dari hulu ke hilir.
Selain itu, dr. Hayyi dalam kesempatan yang sama mengusulkan pembentukan Dana Abadi Umat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk sektor kesehatan.
Dana tersebut diusulkan dikelola secara akuntabel dan berkelanjutan, dengan pokok dana tetap terjaga, sementara hasil pengembangannya dimanfaatkan untuk mendukung operasional fasilitas kesehatan, khususnya penanganan penyakit akibat konsumsi rokok.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Jawa Tengah Sumarno menyampaikan apresiasi atas masukan dan data yang disampaikan P2RPTI.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbuka terhadap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk asosiasi petani, sebagai bahan perumusan kebijakan yang lebih tepat guna.
“Masukan ini akan kami jadikan referensi penting dalam mengevaluasi dan menyusun program yang lebih terarah, agar benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor tembakau,” kata Sumarno.
Audiensi ini diharapkan menjadi pintu awal terjalinnya kolaborasi berkelanjutan antara Pemprov Jawa Tengah dan P2RPTI, khususnya dalam upaya stabilisasi harga, pemberdayaan ekonomi petani, serta penciptaan iklim usaha tembakau yang sehat dan berkeadilan.
Editor: Mualim
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.