SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemprov Jateng meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau panjang tahun 2026 dengan menyiapkan 123 juta liter air bersih untuk masyarakat di wilayah rawan kekeringan.
Langkah ini bertujuan menekan risiko krisis air bersih dan menjaga sektor pertanian tetap berjalan.
Pemetaan Wilayah Rawan Kekeringan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah bersama BPBD kabupaten dan kota memetakan 18 daerah yang berpotensi terdampak kekeringan.
Seluruh wilayah tersebut menjadi prioritas Pemprov Jateng dalam rencana distribusi bantuan air bersih selama musim kemarau.
Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan pihaknya menjalankan koordinasi lintas daerah sejak awal tahun.
Tim juga memperbarui data wilayah rawan kekeringan agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Ia menegaskan BPBD menyiapkan 123 juta liter air bersih dan siap mengirimkannya ke wilayah yang membutuhkan saat musim kemarau terjadi.
Kesiapan Menghadapi Puncak Musim Kemarau
Meski beberapa daerah masih menerima hujan, BMKG memperkirakan Pulau Jawa memasuki musim kemarau pada Juni hingga Desember 2026.
Pola tersebut mendekati kondisi kemarau tahun 2024.
Pada 2024, BPBD Jawa Tengah bersama pemerintah daerah menyalurkan sekitar 54 juta liter air bersih kepada warga terdampak.
Tahun ini, pemerintah meningkatkan jumlah cadangan air lebih dari dua kali lipat untuk memperkuat kesiapsiagaan.
Armada dan Kendala Operasional Distribusi
BPBD juga menyiapkan armada tangki untuk mempercepat distribusi air ke wilayah terdampak.
Namun, tim masih menghitung biaya operasional karena kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi yang memengaruhi pengeluaran distribusi.
Bergas menekankan perlunya perhitungan matang agar distribusi air tetap berjalan lancar saat kondisi darurat.
Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Penanganan
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk menghadapi musim kemarau.
Ia menegaskan penanganan kekeringan tidak hanya menyentuh penyediaan air bersih, tetapi juga menjaga ketahanan pangan.
Pemprov juga menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat penanganan dampak kekeringan.
Dukungan Antarinstansi untuk Kedaruratan
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan penanganan darurat kekeringan membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk koordinasi dengan PT Pertamina untuk mendukung distribusi air bersih.
Ia menilai sinergi antarinstansi dapat mempercepat penanganan di lapangan sehingga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. (dkp)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.