SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat komitmennya dalam mendorong transformasi digital, khususnya pada sektor keuangan.
Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah memperluas jaringan internet hingga ke wilayah pedesaan dan daerah yang masih tergolong blank spot.
Upaya ini diharapkan mampu mempercepat penerapan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di seluruh penjuru Jawa Tengah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, yang hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi serta Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menyampaikan hal tersebut dalam acara “Rupiah Tresno Budoyo, Rayakan Digitalisasi, Berbudaya untuk Negeri” di Rajawali Culture Semarang, Sabtu malam (1/11/2025).
Menurutnya, perluasan infrastruktur digital melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi fondasi penting bagi keberhasilan digitalisasi transaksi keuangan.
“Pemprov Jateng telah membangun dan memperkuat jaringan internet publik, termasuk menyediakan layanan wifi gratis di sejumlah desa dan wilayah blank spot. Program ini sebenarnya sudah dimulai sejak masa pandemi Covid-19 untuk mendukung administrasi desa, dan kini dikembangkan untuk mendukung layanan digital keuangan masyarakat,” jelasnya.
Sumarno menambahkan, sistem transaksi keuangan digital membawa banyak manfaat bagi masyarakat, salah satunya menciptakan budaya tertib administrasi dan transparansi.
“Dengan sistem digital, pembukuan akan lebih rapi dan risiko penggunaan uang palsu dapat dihindari. Selain itu, praktik penyembunyian pajak pun bisa diminimalkan karena semua transaksi tercatat secara otomatis,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menjelaskan bahwa kegiatan Rupiah Tresno Budoyo juga merupakan bagian dari peringatan 200 tahun Perang Diponegoro.
Melalui pagelaran Opera Orchestra Diponegoro bersama Eko Dance Company, pesan tentang keadilan sosial dan semangat perjuangan bangsa dikemas dalam nuansa budaya yang kuat.
“Ekonomi dan budaya tidak bisa dipisahkan. Tanpa landasan budaya, ekonomi hanya akan menjadi aktivitas yang eksploitatif terhadap alam maupun manusia,” ungkap Rahmat.
Ia juga menuturkan, Jawa Tengah saat ini termasuk provinsi dengan tingkat adopsi QRIS tertinggi di Indonesia. Sistem ini telah digunakan di berbagai sektor, mulai dari transportasi umum, agen elpiji, hingga destinasi wisata.
“Digitalisasi keuangan membuat perputaran ekonomi UMKM lebih terpantau, sementara di sisi pemerintah daerah, risiko penyimpangan pengelolaan keuangan bisa ditekan. Ini akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” tandasnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, acara tersebut juga diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan penerapan QRIS antara Bank Indonesia dan empat pemerintah kabupaten, yakni Grobogan, Rembang, Jepara, dan Blora. (di)
