SEMARANG, Kabarjateng.id – Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., mengikuti Apel Gelar Pasukan Ketupat Candi 2026.
Apel itu untuk pengamanan Idul Fitri 1447 H.
Gubernur Jawa Tengah Irjen Pol (Purn.) Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., memimpin apel.
Turut mendampingi adalah Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, S.H., S.I.K., M.H.
Partisipasi Gabungan TNI, Polri, dan Instansi
Kegiatan Apel Ketupat Candi bersama personel gabungan TNI, Polri, pemerintah daerah.
Kemudian instansi terkait untuk mengamankan arus mudik serta arus balik di wilayah Jawa Tengah.
Gubernur membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si..
Dalam amanatnya, ia menekankan kesiapan personel, sarana, prasarana, dan sinergi lintas sektor untuk suksesnya Operasi Ketupat 2026.
Fokus pada Keamanan dan Kenyamanan Pemudik
Apel menegaskan komitmen menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kelancaran mudik serta perayaan Hari Raya Idul Fitri bagi masyarakat dan pemudik di Jawa Tengah.
Operasi Ketupat Candi 2026 berlangsung 13 hari, 13–25 Maret 2026, dengan fokus mewujudkan slogan “Mudik Aman, Keluarga Bahagia” untuk seluruh pemudik yang melintasi Jawa Tengah.
Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo menyatakan pihaknya bersama sejumlah instansi menyiapkan berbagai inovasi layanan bagi pemudik, salah satunya melalui program valet and ride.
Program tersebut menyasar pemudik sepeda motor dari wilayah Brebes menuju Kota Semarang guna menciptakan perjalanan mudik yang lebih aman dan nyaman saat arus Lebaran.
“Program valet and ride membantu pemudik roda dua. Petugas mengangkut kendaraan dengan towing, sementara pemudik naik bus menuju Semarang,” jelas Ribut.
Melalui skema ini, pihak kepolisian berharap dapat menekan risiko kecelakaan akibat kelelahan, terutama pada perjalanan jarak jauh yang sering ditempuh pemudik sepeda motor.
Selain itu, aparat menyiapkan puluhan posko mudik di sepanjang jalur utama Jawa Tengah. TNI, Dishub, Jasa Raharja, Basarnas, dan BPBD ikut memberikan layanan terpadu bagi masyarakat. (dkp)
