SEMARANG, Kabarjateng.id – Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Jawa Tengah kini mencapai 100 persen. Berdasarkan data terbaru, terdapat 8.523 koperasi desa merah putih yang telah terdaftar, dengan 3.891 koperasi sudah aktif beroperasi di 35 kabupaten/kota, sementara 4.632 lainnya masih dalam tahap persiapan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), saat membuka Rapat Konsolidasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Hotel Grand Candi Semarang, Senin (20/10).
Dalam sambutannya, Sumarno menyampaikan apresiasi atas capaian pembentukan koperasi yang merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Ia menyebut KDKMP sebagai salah satu pilar penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang tangguh, modern, dan berdaya saing.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, mendukung penuh langkah cepat pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor ekonomi berbasis rakyat melalui koperasi.
Meski demikian, Sumarno menekankan bahwa setelah pembentukan, masih ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan.
Di antaranya adalah pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan kapasitas pengurus koperasi agar operasionalnya berjalan optimal.
Ia mengingatkan agar koperasi benar-benar berorientasi pada kepentingan anggota, bukan pengurus.
Sumarno kemudian menyinggung pengalaman masa lalunya di daerah asalnya, Boyolali, yang pernah menghadapi persoalan serupa dalam pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD).
“Kita pernah memiliki pengalaman kurang baik di masa lalu. KUD sebenarnya punya tujuan mulia, namun dalam praktiknya justru lebih banyak menguntungkan pengurus dibandingkan anggotanya. Pengalaman itu jangan sampai terulang kembali,” tegas Sumarno.
Ia juga menekankan pentingnya integritas bagi setiap pengurus koperasi. Menurutnya, koperasi harus dijalankan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk anggota.
“Jangan sampai terjadi koperasi yang berjalan untuk kepentingan pengurus. Pemerintah akan terus mengawasi agar hal tersebut tidak terjadi,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramiyanto, melaporkan bahwa dengan terbentuknya lebih dari 8.500 KDKMP, terdapat sekitar 17.000 pengurus koperasi yang membutuhkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan.
Program capacity building tingkat provinsi ini berlangsung hingga 22 Oktober, dan diikuti perwakilan dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Dari data Dinas Koperasi dan UMKM, hingga saat ini KDKMP di Jawa Tengah memiliki 136.112 anggota aktif, dengan modal bersama mencapai Rp 25,2 miliar.
Sektor usaha yang digeluti mencakup laku pandai, pertanian, peternakan, dan LPG yang dijalankan oleh 3.535 koperasi, serta usaha sembako, apotek, klinik, cold storage, logistik, dan simpan pinjam yang dikelola oleh 356 koperasi lainnya.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap keberadaan KDKMP dapat menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. (rs)
