SEMARANG, Kabarjateng.id — Kota Semarang resmi memulai langkah besar dalam penguatan layanan masyarakat melalui transformasi Posyandu dan Pos PAUD. Sebanyak 55 pengurus Forum Posyandu serta 39 pengurus Forum Pos PAUD periode 2025–2030 dikukuhkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang, Lies Iswar Aminuddin, di Gedung PKK Kota Semarang, Kamis (4/12).
Dalam arahannya, Lies menjelaskan bahwa Posyandu kini tidak lagi berfokus pada layanan kesehatan dasar seperti penimbangan balita atau pemeriksaan lansia.
Melalui konsep Posyandu 6 SPM, layanan diperluas dengan tambahan lima sektor penting: pendidikan, sosial, pekerjaan umum, ketertiban–linmas, serta perumahan dan permukiman.
“Selama ini Posyandu dikenal sebagai tempat timbang balita. Sekarang paradigma itu berubah. Permasalahan kesehatan sering kali dipicu oleh faktor non-kesehatan. Karena itu, semua sektor harus terhubung,” ujar Lies.
Ia mencontohkan, kasus stunting kerap muncul akibat kondisi rumah yang tidak layak huni.
Jika persoalan ini hanya ditangani sektor kesehatan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Melalui integrasi lintas sektor, penyelesaian masalah bisa dilakukan lebih menyeluruh.
Lies juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran Forum Posyandu dan Forum Pos PAUD hingga tingkat kelurahan.
Menurutnya, banyak wilayah yang belum memahami fungsi kelembagaan PAUD secara komprehensif, padahal kebutuhan pendidikan usia dini semakin berkembang di era digital.
“PAUD juga harus beradaptasi. Orang tua dan anak-anak membutuhkan pendekatan pembelajaran baru yang relevan dengan perkembangan zaman,” tambahnya.
Ketua Forum Posyandu: 177 Posyandu 6 SPM Siap Digeber Mulai Januari
Ketua Forum Posyandu Kota Semarang yang baru terpilih, Daniel Diyanto, menyampaikan komitmennya untuk mempercepat implementasi Posyandu 6 SPM. Saat ini, dari total 1.643 Posyandu, baru tiga yang sudah memenuhi standar enam layanan tersebut.
Forum menargetkan 177 Posyandu 6 SPM dapat beroperasi sebagai percontohan di seluruh kelurahan mulai Januari 2025.
Untuk mencapai target itu, sejumlah langkah strategis telah disiapkan, antara lain:
- Pelatihan kader secara intensif
- Penyusunan petunjuk teknis layanan 6 SPM
- Koordinasi lintas sektor secara rutin
- Digitalisasi data untuk mendukung analisis kebijakan
- Penguatan layanan inklusif melalui Posyandu ramah disabilitas
- Kampanye keluarga sehat dan pencegahan stunting
Daniel menegaskan bahwa kerja kolaboratif harus diperkuat tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga dengan pihak swasta, akademisi, hingga organisasi sosial.
“Kami ingin membangun kemitraan yang berkelanjutan. Bukan hanya bantuan sesaat, tetapi kerja sama yang memiliki alur jelas: pelatihan, pendampingan, evaluasi, lalu tindak lanjut nyata,” terangnya.
Transformasi ini diharapkan mampu mengubah Posyandu menjadi simpul layanan publik modern bukan sekadar lokasi penimbangan balita, tetapi pusat pemberdayaan keluarga yang menghubungkan berbagai sektor dalam satu ekosistem layanan terpadu. (day)
