SEMARANG, Kabarjateng.id — Upaya memperkuat kapasitas masyarakat di tingkat kecamatan kembali mendapatkan dorongan baru melalui kolaborasi antara Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, PKK Kota Semarang, PKK Kecamatan Semarang Barat, serta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS).
Kerja sama ini menjadi bagian dari penguatan Program “Kecamatan Berdaya” yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan, anak, serta kelompok disabilitas.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 25 November 2025, di Kecamatan Semarang Barat tersebut dikemas dalam bentuk diskusi publik dan pengabdian masyarakat oleh program Magister Ilmu Hukum FH UNS.
Tema yang diangkat—perempuan berdaya, ekonomi sejahtera—dipilih untuk memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, sekaligus memperluas pemahaman peserta mengenai pentingnya peran perempuan dalam menciptakan ketahanan keluarga dan komunitas.
Program “Kecamatan Berdaya” sendiri dirancang sebagai kerangka penguatan masyarakat di tingkat akar rumput, terutama melalui peningkatan literasi hukum, kesadaran gender, serta kemampuan kader dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi.
Sekitar 150 peserta hadir dalam kegiatan ini, terdiri dari kader PKK, perangkat kecamatan, akademisi, serta perwakilan instansi pemerintah.
Para peserta mendapatkan pendalaman mengenai berbagai bentuk kerentanan yang kerap dihadapi perempuan dan anak, mulai dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi, hingga kekerasan berbasis digital yang belakangan meningkat dalam laporan layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.
Isu meningkatnya dispensasi perkawinan di sejumlah wilayah Jawa Tengah juga menjadi perhatian, karena menunjukkan adanya ketidaksiapan pasangan dari segi psikologis, sosial, maupun finansial.
Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Hj. Nawal Arafah Yasin, menegaskan bahwa penguatan kapasitas kader merupakan langkah strategis untuk menciptakan keluarga yang tangguh.
Ia menilai kolaborasi dengan dunia akademik, khususnya UNS, sangat penting karena kampus dapat memberikan analisis dan pendekatan ilmiah yang memperkaya wawasan kader.
“Pemberdayaan kader PKK adalah fondasi untuk membangun keluarga yang matang secara mental dan ekonomi. Kerja sama dengan UNS menghadirkan perspektif ilmiah yang semakin memperkuat langkah ini,” ujarnya.
Camat Semarang Barat, Elly Asmara S.STTP, MM, bersama Ketua PKK Kecamatan Semarang Barat, Femega Dian Putriani, turut menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas sektor tersebut.
Acara ini juga dihadiri oleh anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah bidang Hukum, Pemerintahan, dan Demokrasi, Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H., serta Kepala DP3A Kota Semarang, Dr. dr. Eko Krisnarto, Sp.KK.
Dekan Fakultas Hukum UNS, Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., menekankan bahwa peran akademisi semestinya tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.
Ia menyebut kehadiran UNS dalam program ini merupakan bentuk komitmen untuk memberikan pendampingan yang berbasis penelitian dan analisis hukum.
“UNS hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan dukungan akademik dalam merespons dinamika sosial yang mereka hadapi,” tegasnya.
Sementara itu, Kaprodi Magister Ilmu Hukum UNS, Dr. Ayub Torry Satryo Kusumo, S.H., M.H., menyoroti pentingnya perubahan cara pandang masyarakat terhadap perempuan.
Ia menegaskan bahwa pandangan tradisional yang menempatkan perempuan hanya dalam lingkup domestik sudah tidak relevan dengan kebutuhan pembangunan saat ini.
Menurutnya, perempuan memiliki peran besar dalam membentuk kualitas peradaban dan kemajuan masyarakat.
Dua narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Provinsi Jawa Tengah—Drs. Yuli Arsianto, MM dan Dr. Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.H.—menyampaikan materi terkait pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA).
Inisiatif ini bertujuan mempercepat akses layanan bagi korban kekerasan serta memperkuat strategi pencegahan di tingkat kecamatan.
Para narasumber mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi perempuan dan anak sangat kompleks, meliputi aspek pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, hingga politik.
Kegiatan ini diharapkan menjadi motor penggerak untuk memperluas Program “Kecamatan Berdaya” sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, kader PKK, dan dunia akademik demi terciptanya masyarakat yang lebih aman, setara, dan inklusif. (di)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.