SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menuntaskan pembangunan Jembatan Persen yang berada di Jalan Jembatan Kali Kidang, Kecamatan Gunungpati.
Infrastruktur yang sebelumnya hanya berupa jembatan kayu kini telah ditingkatkan menjadi jembatan berstruktur baja dengan lapisan cor beton demi meningkatkan keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan.
Pembangunan jembatan tersebut menelan anggaran sebesar Rp4,61 miliar.
Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto, menjelaskan bahwa jembatan saat ini telah difungsikan dan dapat dilalui kendaraan roda dua maupun mobil pribadi.
Namun demikian, pembatasan masih diberlakukan bagi kendaraan bertonase berat.
“Untuk sementara, kendaraan berat seperti truk belum diperkenankan melintas. Kebijakan ini diambil agar usia teknis jembatan baja yang baru selesai dibangun dapat terjaga dengan baik,” ujar Suwarto, Rabu (21/1).
Jembatan Persen memiliki peran penting sebagai jalur penghubung alternatif antara kawasan kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan Universitas Diponegoro (Undip).
Selain pembangunan struktur utama jembatan, proyek ini juga dilengkapi dengan pengaspalan jalan pendekat, pemasangan bronjong, pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 58 meter, serta sistem drainase untuk menunjang ketahanan konstruksi dalam jangka panjang.
Menurut Suwarto, pembangunan tersebut merupakan respons Pemkot Semarang terhadap aspirasi dan laporan masyarakat yang disampaikan melalui kanal pengaduan AWP Lapor Semar maupun media sosial resmi DPU.
“Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat yang aktif menyampaikan laporan kondisi infrastruktur. Masukan tersebut menjadi dasar kami dalam menentukan prioritas pembangunan,” katanya.
Di sisi lain, DPU Kota Semarang juga terus berupaya menjaga kualitas infrastruktur secara menyeluruh dengan menurunkan tim perencana teknis yang rutin melakukan survei lapangan di berbagai wilayah.
Pemantauan difokuskan pada kondisi jalan penghubung antarwilayah agar tetap layak dan aman digunakan.
“Penanganan jalan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan, volume lalu lintas, serta jumlah aduan dari masyarakat. Dengan cara ini, perbaikan dapat lebih tepat sasaran,” tutup Suwarto. (day)
