SEMARANG, Kabarjateng.id – Penyusunan APBD 2026 menjadi skala prioritas antara Pemkot Semarang bersama DPRD Kota Semarang yang harus tuntas sebelum batas waktu nasional pada 30 November 2025.
Skala prioritas tersebut mencakup penyelarasan program pembangunan, penyesuaian fiskal, penguatan pendapatan, serta pengawasan belanja yang memastikan manfaat langsung bagi warga Semarang sesuai tema besar pembangunan kota.
Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Hasan Bisri, menyatakan optimis bahwa proses penyusunan hingga pengesahan APBD 2026 tetap solid, terarah, dan sepenuhnya berpihak pada masyarakat Semarang sebagai agenda Pro Rakyat.
Keyakinan itu disampaikan Hasan Bisri saat ditemui Kabarjateng.id di kediamannya, Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Jumat (21/11) siang.
Menurut Hasan Bisri, para anggota DPRD Kota Semarang merupakan representasi orang-orang pilihan yang memiliki komitmen bekerja ekstra, termasuk menghadapi waktu pembahasan yang sempit untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Semarang secara luas.
Ia menegaskan bahwa seluruh anggota dewan di masing-masing komisi terus memonitor dinamika kebutuhan anggaran, terutama ketika usulan dari TAPD Pemkot Semarang masuk dalam waktu terbatas.
“Semua fraksi dan Banggar tetap mencermati setiap detail usulan itu,” tegasnya.
Hasan Bisri menyebut salah satu tantangan besar dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD 2026 adalah turunnya Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp443 miliar.
Menurutnya, angka tersebut sangat besar dan memaksa adanya penyesuaian belanja pada beberapa sektor.
Namun, ia menegaskan bahwa Pemkot Semarang tidak boleh menurunkan kualitas maupun prioritas pembangunan yang telah direncanakan.
“Karena Semarang juga punya potensi pendapatan dari pos-pos OPD yang masih bisa dioptimalkan,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Ia menambahkan, pengesahan APBD 2026 Semarang harus tetap sejalan dengan visi seluruh anggota dewan.
Anggaran yang diajukan TAPD dapat disesuaikan kembali, terutama pada sektor prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan warga Semarang.
Hasan Bisri bahkan mengaku pernah mengalami kondisi penyusunan APBD yang mepet seperti saat ini, tetapi hasil akhirnya tetap mampu mencerminkan kualitas pembangunan Semarang secara menyeluruh.
Tantangan lain yang disorotnya adalah realisasi pendapatan, misalnya capaian Dinas Perdagangan Semarang yang ditargetkan naik hingga Rp100 miliar, jauh di atas realisasi tahun ini sebesar Rp30 miliar.
Sektor seperti retribusi lapak, PKL, hingga pasar tradisional juga menjadi sorotan.
Selain itu, potensi pendapatan daerah juga bergantung pada sektor retribusi, salah satunya yang berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang.
Hasan Bisri menegaskan perlunya pengawasan anggaran lebih kuat terhadap sistem penerimaan retribusi parkir Semarang agar sesuai pagu APBD dan terakomodir langsung dengan Bapenda serta BPKAD.
Menurutnya, penerimaan parkir selalu menjadi indikator penting kinerja Dishub, sehingga peningkatan pengawasan, sistem digitalisasi terukur harus dijalankan lebih serius demi mendukung pendapatan Kota Semarang.
Di sisi lain, lanjut Hasan Bisri, Komisi B juga sepakat mendorong tambahan Rp5 miliar untuk Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang demi memperkuat program pengawasan pangan warga Semarang.
Hasan Bisri menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS untuk RAPBD juga tetap harus selaras dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah, terutama terkait target pendapatan, prioritas belanja, serta program strategis Kota Semarang.
Setelah MoU KUA-PPAS ditandatangani sesuai regulasi UU 23/2014 dan PP 12/2019, proses akan berlanjut hingga Desember untuk penyempurnaan hingga penetapan Perda APBD 2026 Semarang. (why)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.