PATI, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kini belum menetapkan status darurat bencana meskipun curah hujan tinggi memicu terjadinya banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa situasi di lapangan masih dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi banjir di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Selasa (13/1/2026).
Menurutnya, penetapan status darurat baru akan dilakukan apabila kondisi bencana benar-benar mengganggu aktivitas masyarakat secara luas dan sulit dikendalikan.
“Untuk saat ini belum ditetapkan status darurat bencana karena penanganan masih berjalan dengan baik. Namun kami tetap siaga dan siap mengambil langkah lanjutan jika situasi berkembang lebih berat,” ujar Ahmad Luthfi.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Bupati Pati Sudewo, Wakil Bupati Ardhi Chandra, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur TNI dan Polri yang terlibat langsung dalam penanganan bencana.
Berdasarkan laporan penanganan di Kabupaten Pati, banjir tercatat terjadi di 59 desa yang tersebar di 15 kecamatan.
Dampak banjir antara lain merendam 55 rumah warga, merusak satu rumah secara berat, serta lima rumah lainnya mengalami kerusakan sedang.
Selain itu, tercatat 15 titik kerusakan talud dan akses jalan, serta satu fasilitas umum berupa musala.
Sebanyak 15 kepala keluarga atau 46 jiwa sempat mengungsi di Balai Desa Doropayung.
Sementara bencana tanah longsor dilaporkan terjadi di 10 desa pada tiga kecamatan dengan jumlah sekitar 121 titik longsoran.
Akibat kejadian tersebut, 20 rumah terdampak, sekitar 80 kepala keluarga atau 264 jiwa terkena dampak langsung, dan satu warga dilaporkan meninggal dunia.
Ahmad Luthfi memastikan seluruh korban terdampak di Pati telah mendapatkan penanganan yang memadai.
Pemerintah daerah bersama unsur terkait berupaya menjaga agar roda aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.
“Kami pastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Logistik, layanan kesehatan, dan bantuan lainnya sudah disalurkan. Aktivitas warga, termasuk kegiatan belajar anak-anak, jangan sampai terhenti,” tegasnya.
Adapun bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan logistik, layanan medis, bahan pangan, serta kesiapan obat-obatan.
Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Baznas, Palang Merah Indonesia (PMI), serta pemerintah kabupaten guna memastikan distribusi bantuan berjalan cepat dan merata.
Menurut Gubernur, kondisi penanganan bencana di Pati menjadi salah satu alasan pemerintah provinsi belum menetapkan status darurat bencana secara menyeluruh. Koordinasi lintas sektor dinilai masih berjalan efektif dan responsif.
Meski demikian, Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa beberapa wilayah lain di Jawa Tengah juga memerlukan perhatian serius.
Di Kabupaten Jepara, longsor terjadi di sejumlah titik, termasuk di Desa Tempur yang sempat terisolasi akibat akses jalan terputus.
Sementara itu, banjir juga dilaporkan melanda Kabupaten Kudus dengan dampak yang cukup signifikan.
“Pada prinsipnya, seluruh kabupaten dan kota telah menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, baik oleh pemerintah daerah maupun sinergi bersama TNI dan Polri,” jelasnya.
Terkait kemungkinan penerapan rekayasa cuaca, Ahmad Luthfi menyatakan langkah tersebut belum dilakukan karena memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Rekayasa cuaca harus melalui koordinasi dan pelaporan ke pemerintah pusat. Apalagi kondisi cuaca ekstrem saat ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tetapi juga di daerah lain,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan agar dampak bencana dapat diminimalkan, serta memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang terdampak. (rs)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.