BREBES | kabarjateng.id – Aliansi Masyarakat Peduli Keselamatan (AMPK) Flyover Kretek melayangkan ultimatum kepada instansi terkait agar segera merealisasikan hasil rapat koordinasi penanganan keselamatan di ruas Jalan Nasional Flyover Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes.
Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, AMPK mengancam menggelar aksi damai dengan melibatkan sekitar 1.500 peserta.
Ultimatum tersebut muncul karena hingga awal Agustus 2026 belum terlihat realisasi sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat koordinasi bersama Satlantas Polres Brebes dan tim penyelenggara jalan pada 26 Mei 2026 di Cafe Samasta, Bumiayu.
Padahal, forum tersebut telah menyepakati berbagai langkah untuk menekan tingginya angka kecelakaan di kawasan Flyover Kretek.
Ketua AMPK Flyover Kretek, Dedi Anjar Priyanto, S.E.,kepada awak media Senin (27/7/26), menyampaikan masyarakat telah cukup lama menunggu pelaksanaan hasil rapat.
Menurut Dedi Anjar, komitmen yang telah disepakati tidak boleh berhenti sebagai dokumen administrasi tanpa tindak lanjut di lapangan.
“Kami menuntut kepastian, bukan sekadar janji. Jika tidak segera direalisasikan, kami bersama masyarakat dan berbagai elemen akan menyampaikan aspirasi secara terbuka melalui aksi damai di Flyover Kretek,” tegas Dedi.
AMPK menyebut telah berkoordinasi dengan berbagai organisasi dan tokoh masyarakat di wilayah Brebes selatan. Organisasi tersebut menilai penanganan kawasan rawan kecelakaan tidak dapat lagi ditunda karena menyangkut keselamatan pengguna jalan.
Dalam pernyataan sikapnya, AMPK menyampaikan enam tuntutan utama, yakni satu: memperketat pengawasan kendaraan angkutan barang, khususnya terhadap pelanggaran muatan berlebih (overload).
Dua: melakukan pemeriksaan kelayakan armada angkutan barang, tiga: memasang kamera pengawas (CCTV) di sepanjang Flyover Kretek, empat : membangun pagar pengaman serta melebarkan badan jalan pada titik rawan kecelakaan.
Lima: mengkaji pembangunan jalur alternatif bagi kendaraan bertonase besar, enam: serta memasang penerangan jalan umum (PJU) secara menyeluruh, mulai Flyover Kretek hingga Jalur Penyelamat 1 dan dari Kantor Samsat Bumiayu menuju Jalur Penyelamat 2.
Selain itu, AMPK kembali mengingatkan sejumlah komitmen yang sebelumnya telah disepakati, di antaranya pengeprasan pohon, pembetonan bahu jalan, pemasangan alat penerangan jalan, CCTV, serta rekayasa lalu lintas. Hingga kini, organisasi tersebut menilai seluruh agenda tersebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Penasehat AMPK Flyover Kretek, Selamet Riyadi, S.H., M.H., mengatakan keterlambatan pelaksanaan hasil rapat berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan pengguna jalan.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Setiap kesepakatan yang telah diputuskan melalui forum resmi harus segera diwujudkan agar mampu mencegah terulangnya kecelakaan,” ujarnya.
AMPK berharap seluruh instansi yang berwenang segera mengambil langkah nyata sesuai hasil kesepakatan. Organisasi tersebut menegaskan akan terus mengawal proses penanganan hingga seluruh upaya peningkatan keselamatan di Flyover Kretek benar-benar direalisasikan.
Dengan mengusung slogan “Nyawa Tidak Boleh Jadi Tumbal Kelalaian. Flyover Kretek Bukan Kuburan Jalan Raya, Keselamatan Adalah Hak Kami”, AMPK menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan keselamatan seluruh pengguna Jalan Nasional di kawasan Flyover Kretek. (wb)
