BOYOLALI | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam dunia kerja dan kegiatan ekonomi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa kelompok difabel harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan tidak boleh hanya menjadi peserta pelatihan tanpa adanya akses nyata menuju kemandirian.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Subosukowonosraten yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Boyolali, Selasa (2/6/2026).
Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi dari komunitas penyandang disabilitas turut menjadi perhatian pemerintah.
Perwakilan Forum Komunikasi Difabel Boyolali, Sri Setyaningsih, menyampaikan sejumlah usulan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian penyandang disabilitas.
Menurutnya, pembaruan data sosial yang lebih akurat perlu dilakukan karena tidak semua penyandang disabilitas tergolong miskin, namun mereka memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap persoalan kesehatan maupun ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah fasilitas yang sering dianggap sebagai aset oleh masyarakat umum justru menjadi kebutuhan utama bagi penyandang disabilitas.
Sarana seperti kendaraan roda tiga, rumah yang mendukung aksesibilitas, hingga tempat pelatihan menjadi faktor penting untuk menunjang mobilitas dan produktivitas mereka.
Selain itu, Sri berharap pemerintah dapat mendorong dunia usaha agar lebih terbuka dalam merekrut tenaga kerja difabel.
Ia menilai masih terdapat perusahaan yang membatasi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas atau hanya menerima kategori tertentu saja.
Tak hanya sektor ketenagakerjaan, dukungan permodalan bagi pelaku UMKM difabel juga menjadi perhatian.
Selama ini banyak penyandang disabilitas yang berhasil mengembangkan usaha di bidang kuliner, menjahit, hingga kerajinan dan pertukangan.
Namun keterbatasan modal sering menjadi kendala untuk meningkatkan skala usaha mereka.
Sri juga mengusulkan agar penyandang disabilitas dilibatkan dalam program Koperasi Merah Putih sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
Di bidang pariwisata, ia berharap destinasi wisata di Jawa Tengah semakin ramah bagi difabel melalui penyediaan jalur kursi roda, toilet khusus, serta pelayanan yang memperhatikan kebutuhan pengunjung berkebutuhan khusus.
Menurutnya, persoalan transportasi juga masih menjadi hambatan utama bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan maupun menjalankan aktivitas produktif. Karena itu, dukungan transportasi yang mudah diakses sangat dibutuhkan.
Dalam kesempatan tersebut, Sri mengungkapkan bahwa Sanggar Krisnapatra Boyolali telah melatih sekitar 600 penyandang disabilitas sejak 2021.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 180 orang berhasil memperoleh pekerjaan tetap di berbagai perusahaan.
Meski demikian, sanggar tersebut masih membutuhkan dukungan agar dapat berkembang menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas yang lebih representatif dan terstandar.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
Ia mengingatkan bahwa aturan mengenai afirmasi tenaga kerja bagi difabel telah tersedia dan harus diterapkan secara konsisten oleh perusahaan maupun badan usaha milik daerah.
Menurutnya, BUMD di Jawa Tengah memiliki kewajiban menyediakan kuota pekerja difabel sebesar dua persen, sementara perusahaan swasta sebesar satu persen.
Luthfi juga meminta Dinas Tenaga Kerja memperkuat koordinasi dengan program Kecamatan Berdaya di seluruh kabupaten dan kota sebagai wadah pemberdayaan bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya.
“Pemberdayaan harus menghasilkan dampak nyata. Jangan berhenti pada pelatihan saja, tetapi harus berlanjut hingga terbukanya akses pekerjaan, peluang usaha, serta pendampingan yang berkelanjutan,” tegasnya. (ar)
