SURAKARTA, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pendidikan yang adil, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Gubernur Menyapa yang digelar di Kantor Cabang Dinas Pendidikan VII, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Kamis (30/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Luthfi berdialog langsung dengan pelajar, perwakilan organisasi kepemudaan, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Diskusi berlangsung interaktif, di mana peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lapangan, khususnya di bidang pendidikan.
Salah satu masukan datang dari perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah yang menyoroti persoalan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Menurut mereka, kebijakan tersebut kerap menimbulkan polemik di masyarakat setiap tahun ajaran baru.
Menanggapi hal itu, Luthfi menjelaskan bahwa kebijakan zonasi merupakan program nasional yang harus dijalankan sesuai aturan.
Namun, ia menegaskan agar pelaksanaannya di Jawa Tengah dilakukan dengan jujur dan tanpa ada praktik tidak etis.
“Zonasi adalah kebijakan pusat, tapi pelaksanaannya di Jawa Tengah harus bersih. Tidak boleh ada titip-menitip siswa. Saya pastikan tidak ada jasa penitipan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Ia menambahkan, tujuan utama sistem zonasi adalah pemerataan kesempatan belajar, bukan untuk mempersulit siswa dan orang tua.
Pemerintah ingin memastikan seluruh anak mendapatkan hak pendidikan yang sama tanpa terkecuali.
Dalam sesi tanya jawab, seorang siswa SMKN 5 Surakarta, Rafa Febrian Wicaksono, menanyakan langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan di wilayah pinggiran.
Menjawab hal itu, Luthfi menyampaikan bahwa Pemprov Jateng telah meluncurkan berbagai program pemerataan pendidikan, seperti Sekolah Garuda, Sekolah Keberbakatan, dan Sekolah Kemitraan.
“Tahun ini, kami bantu 5.004 anak dari keluarga miskin ekstrem agar bisa bersekolah di sekolah swasta yang sudah kami kerja samakan,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan kembali bahwa seluruh SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah tidak diperbolehkan menarik biaya apa pun.
“Semua sekolah negeri di Jateng gratis. Jangan ada pungutan dalam bentuk apa pun karena program pendidikan gratis ini sudah diawasi oleh dewan pengawas,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov Jateng terus memperluas akses pendidikan dengan membangun sekolah baru serta memberikan bantuan sosial pendidikan, termasuk untuk biaya transportasi dan kebutuhan kuota internet bagi pelajar.
“Yang terpenting, kami ingin memastikan bahwa semangat pendidikan gratis benar-benar dirasakan oleh seluruh siswa di Jawa Tengah tanpa terkecuali,” tutupnya. (ar)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.