SEMARANG, Kabarjateng.id — Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, melakukan peninjauan langsung ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Karangroto, RW 12, Kecamatan Genuk, pada Rabu (8/10).
Kunjungan ini menjadi sarana bagi pemerintah kota untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung serta meninjau kondisi fasilitas tempat tinggal warga.
Agustina menyampaikan bahwa kedatangannya bukan sekadar untuk melihat kondisi rusun, tetapi juga untuk memberikan semangat kepada jajaran dinas terkait agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Tujuan saya ke sini untuk melihat kondisi langsung dan menyemangati teman-teman dinas agar lebih perhatian pada warga, khususnya yang tinggal di rusunawa,” ujar Agustina.
Dalam dialog bersama warga, berbagai persoalan muncul, mulai dari minimnya area bermain anak, jauhnya akses pendidikan PAUD, hingga kebijakan pembayaran listrik yang dirasa memberatkan.
Selain itu, posisi tanah rusun yang lebih rendah dari jalan utama menyebabkan area tersebut kerap tergenang air saat musim hujan.
Agustina menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan rusunawa harus dilakukan lintas sektor.
“Ini bukan hanya urusan Dinas Perkim. Ada DLH, DPU, dan Dinsos yang perlu turun bersama. Kita cek langsung di lapangan supaya bisa segera mencari solusi konkret,” tegasnya.
Pengelola Rusunawa turut melaporkan kondisi bangunan lama di kawasan Karangroto Kota Lama yang dibangun pada 1996.
Dari total 104 unit yang terdiri dari dua lantai, banyak bagian bangunan yang mengalami kerusakan, seperti kusen dan atap yang lapuk, serta permasalahan banjir di lantai dasar akibat saluran air yang lebih tinggi dari posisi bangunan.
Sejumlah warga mengusulkan agar lantai dasar ditinggikan untuk mencegah genangan air.
Dwi, salah satu penghuni yang sudah menetap selama 13 tahun, berharap perbaikan segera dilakukan.
“Katanya kemarin mau ada renovasi pintu kamar mandi, tapi sementara ini masih tertunda. Kami berharap perbaikan bisa dilakukan bertahap,” ungkapnya.
Kendala terbesar yang dihadapi pemerintah kota dalam melakukan perbaikan menyeluruh adalah keterbatasan anggaran.
Dari total 48 bangunan dengan 2.832 unit di 12 wilayah, dana pemeliharaan yang tersedia hanya sekitar Rp1 miliar per tahun.
Padahal, total kebutuhan perbaikan telah mencapai Rp7,2 miliar, sedangkan pendapatan retribusi tahunan dari seluruh rusunawa hanya Rp4,9 miliar.
Meski begitu, warga memberikan apresiasi atas program bantuan dana Rp25 juta per RT yang dicanangkan Pemkot Semarang.
Program ini dinilai mampu meningkatkan semangat gotong royong warga dalam menjaga kebersihan dan memperbaiki lingkungan.
“Apa yang kami sampaikan semoga bisa ditindaklanjuti Pemkot, khususnya Ibu Wali Kota. Kami sangat mendukung program dana Rp25 juta per RT,” ujar Tri, Ketua RW 12.
Ia berharap program tersebut terus dilanjutkan setiap tahun karena manfaatnya sangat dirasakan warga.
“Kampung jadi lebih bersih, dan warga semakin bersemangat untuk menjaga lingkungannya,” tambahnya. (day)
