JAKARTA, Kabarjateng.id — Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin, menegaskan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat dalam memastikan pengelolaan anggaran pemerintah berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Gus Yasin saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, yang digelar di Hotel Pullman Jakarta Central Park pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Menurutnya, Inspektorat sebagai pengawas internal memiliki tanggung jawab besar untuk berani mengontrol penggunaan anggaran dan tidak ragu menindak jika menemukan penyimpangan.
Ia mencontohkan, apabila terdapat program yang tidak memberikan hasil nyata dan hanya menghabiskan anggaran, maka Inspektorat harus tegas memberikan rekomendasi atau tindakan perbaikan.
“Inspektorat harus berani menyatakan apakah anggaran yang digunakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Jika ada program yang tidak tepat guna, harus berani dikoreksi,” ujar Gus Yasin.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap praktik jual beli jabatan serta pengawalan proses pengadaan barang dan jasa agar berjalan transparan dan akuntabel.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan dana desa perlu mendapat perhatian serius sebagaimana yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Pengawasan harus dilakukan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dan kelurahan untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, terus memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan daerah untuk meningkatkan kapasitas APIP Inspektorat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejak 2015 hingga 2025, pemerintah pusat telah menyalurkan dana desa sebesar Rp679 triliun.
Besarnya jumlah dana tersebut menuntut adanya pengawasan yang kuat dari Inspektorat sebagai APIP.
“Kepala daerah harus memanfaatkan Inspektorat secara maksimal. Kalau peran APIP kuat, potensi pelanggaran bisa ditekan, efisiensi anggaran meningkat, dan pelaksanaan program pemerintah dapat terpantau lebih baik,” kata Tito.
Ia menambahkan, Inspektorat memiliki ruang untuk masuk melakukan kajian terhadap program-program yang tidak tersentuh penegakan hukum.
Misalnya, jika ada dinas yang terlalu sering mengadakan rapat tanpa hasil nyata, seperti 10 kali rapat penanganan stunting yang sebenarnya cukup dilakukan empat kali, maka Inspektorat bisa memberikan masukan maupun tindakan korektif.
Dengan pengawasan yang optimal, APIP Inspektorat diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan efektif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Acara rakornas ini diikuti oleh wakil gubernur, inspektorat provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.
Beberapa pembicara nasional turut hadir, antara lain Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto, serta Ketua KPK RI Setyo Budiyanto. (di)
