SEMARANG, Kabarjateng.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menerima audiensi perwakilan petani dari berbagai daerah di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Rabu (24/9/2025). Pertemuan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2025.
Dalam dialog tersebut, petani yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Jateng-DI Yogyakarta menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi.
Koordinator KPA, Purwanto, meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan petani secara aktif dalam pelaksanaan program reforma agraria.
Ia menekankan masih banyak konflik lahan yang belum terselesaikan dan berharap Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dapat menjadi jembatan aspirasi petani ke tingkat nasional.
Para petani juga mendorong pemerintah daerah untuk menyuarakan permasalahan mereka ke pemerintah pusat dan DPR RI.
Harapannya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria bisa segera disahkan, sekaligus dibentuk lembaga khusus bernama Badan Reforma Agraria yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.
Selain isu lahan, petani juga menyoroti akses pupuk subsidi yang dinilai masih sulit diperoleh.
Mereka turut menyampaikan keluhan terkait konflik dengan satwa liar, seperti monyet ekor panjang dari kawasan Gunung Merbabu dan Merapi yang sering merusak tanaman.
Menanggapi hal itu, Sekda Jateng Sumarno menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan.
Ia berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Perum Perhutani.
Sumarno juga meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng untuk lebih aktif menindaklanjuti permasalahan di lapangan.
“Semua masukan tentu akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Ahmad Luthfi. Insyaallah, hal-hal yang menjadi kewenangan Pemprov Jateng akan kami tindaklanjuti. Namun, untuk persoalan yang berada di luar kewenangan daerah, akan kami teruskan ke pihak terkait,” ujar Sumarno.
Ia pun mengapresiasi kontribusi petani dan pegiat lingkungan dalam menjaga kelestarian Gunung Merbabu dan Merapi, yang tidak hanya penting sebagai kawasan hutan lindung, tetapi juga sebagai daerah resapan air bagi pertanian masyarakat. (rs)
