SEMARANG, Kabarjateng.id – Pada Jumat, 2 Mei 2025, Polres Semarang menerima kunjungan tim dari Biro Perencanaan Polda Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan penelitian terkait Pra Pagu Indikatif dan data dukung belanja modal untuk Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Polda Jateng Tahun Anggaran 2026. Tim ini dipimpin oleh AKBP Nunuk Setiyowati, SIK., MH.
Kegiatan berlangsung di ruang rapat utama Polres Semarang dan disambut langsung oleh Kapolres Semarang, AKBP Ratna Quratul Ainy, SIK., MSi., didampingi oleh Kabag Ren Kompol Sofia Wuriana, SH., MM. Acara ini juga diikuti oleh perwakilan personel bagian perencanaan dari Polres Salatiga dan Polres Boyolali.
Dalam sambutannya, Kapolres AKBP Ratna mengucapkan selamat datang kepada tim peneliti dan menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh peserta dalam memahami arahan yang diberikan. Ia berharap agar proses perencanaan anggaran dapat berjalan optimal dan sesuai regulasi yang berlaku.
“Selamat datang kepada tim Biro Perencanaan Polda Jateng. Kami berharap bimbingan yang diberikan dapat menjadi pedoman agar penyusunan anggaran di masa mendatang lebih maksimal dan sesuai aturan,” ucap Kapolres.
AKBP Nunuk Setiyowati menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan rencana anggaran, yang merujuk pada program prioritas yang telah ditetapkan.
Ia menekankan bahwa setiap Satker perlu melakukan kajian secara menyeluruh agar penyusunan anggaran sejalan dengan prediksi situasi Kamtibmas tahun 2026.
“Pengalokasian anggaran harus menyentuh hingga unit kerja terkecil, disesuaikan dengan Kalender Kamtibmas 2026. Verifikasi terhadap kelengkapan dan validitas dokumen sangat penting, serta kepatuhan terhadap proses perencanaan harus dijaga,” jelas AKBP Nunuk.
Pada kesempatan tersebut, turut disampaikan bahwa alokasi anggaran yang diterima Polda Jateng untuk tahun 2025 mencapai Rp 4,38 triliun dari total anggaran Polri sebesar Rp 126,62 triliun.
AKBP Nunuk juga mengingatkan beberapa kendala umum dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), seperti adanya perubahan pagu anggaran, kebijakan pimpinan, efisiensi (refocusing), kurangnya koordinasi antar Satker dan Subsatker, serta regenerasi operator yang belum optimal.
“Untuk mengantisipasi berbagai kendala ke depan, diharapkan masing-masing Satker dapat mencari solusi yang tepat berdasarkan arahan pimpinan. Pelaksanaan anggaran juga harus mempertimbangkan dinamika Kamtibmas dan selaras dengan program-program Polri,” tutupnya. (di)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.