SEMARANG, Kabarjateng.id – Intervensi serentak untuk pencegahan stunting di Jawa Tengah telah mencapai 1.428.700 balita, atau sekitar 65,93 persen dari target. Pada akhir Juni 2024, diharapkan capaian ini bisa mencapai 90 persen.
“Hasil pengukuran dan intervensi serentak telah mencakup 1.428.700 balita dari total 2.166.092 balita,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, setelah mengikuti Rakor Evaluasi Intervensi Serentak Pencegahan Stunting secara daring dari kantornya, Jumat (21/6/2024).
Ia menambahkan bahwa intervensi serentak pada Juni ini dilakukan melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, dan intervensi untuk seluruh ibu hamil, bayi di bawah lima tahun (balita), dan calon pengantin secara berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan BKKBN Jawa Tengah.
“Kami telah membentuk tim kelompok kerja percepatan penanganan stunting, yang berada langsung di bawah Sekda Jateng dan Kepala Dinas Kesehatan, serta diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” jelas Nana.
Sejauh ini, ada tiga daerah di Jawa Tengah yang pengukurannya telah mencapai lebih dari 60 persen, yaitu Banyumas, Rembang, dan Kota Tegal.
Baca juga: Penandaan Negatif di Sukolilo Kabupaten Pati Hilang
Nana menegaskan bahwa sisa waktu yang ada pada Juni ini akan digunakan untuk mempercepat program tersebut. Pemprov Jateng bersama BKKBN, dengan bantuan TNI-Polri, akan berkolaborasi untuk mencapai target dari pemerintah pusat.
Bhabinkamtibmas dan Babinsa juga akan digerakkan untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan langkah percepatan penanganan stunting. Mereka akan bekerja sama dengan Puskesmas di masing-masing kecamatan.
“Kami masih memiliki waktu untuk meningkatkan kembali pengukuran dan intervensi ini. Kami akan memaksimalkan upaya ini,” kata Nana.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Muhadjir Effendy, meminta seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, agar terus mendorong program intervensi serentak pencegahan stunting ini.
“Lakukan pemantauan di posyandu. Tinggal sembilan hari lagi, maka kita harus tancap gas. Akhir Juni atau memasuki Juli, pengukuran harus sudah tuntas,” tegasnya.
Muhadjir menekankan kepada seluruh posyandu untuk selalu menggunakan alat ukur dan timbang yang sesuai standar.
Apabila di tempatnya belum memiliki alat ukur yang sesuai standar, maka bisa bergantian dengan posyandu lain yang sudah mendapatkan bantuan alat ukur dan timbang standar.
“Posyandu yang belum punya alat ukur standar, bisa bergiliran dengan posyandu yang sudah punya. Jangan pakai alat seadanya. Pengukuran tidak harus serempak. Jangan gunakan alat yang tidak standar,” tegasnya. (Humas Jateng / Kabarjateng.id)
