SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan pentingnya akurasi data sektor perdagangan, baik konvensional maupun digital, dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh BPS Jateng di Hotel Harris Sentraland Semarang, Selasa (21/10/2025).
Menurut Dhoni, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memetakan potensi usaha dan perkembangan dunia perdagangan, termasuk aktivitas jual beli daring yang semakin pesat.
“Melalui sensus ini, kita ingin memperoleh gambaran yang utuh tentang aktivitas perdagangan di Jawa Tengah, baik toko fisik maupun toko daring,” ujarnya.
Dhoni menambahkan, pendataan sektor ekonomi digital masih menjadi tantangan karena banyak pelaku usaha daring belum menganggap aktivitasnya sebagai usaha formal. Padahal, kontribusi sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin besar.
“Banyak pedagang online yang menganggap usahanya hanya sampingan. Padahal, kontribusinya signifikan terhadap pergerakan ekonomi. Karena itu, kami berharap ada keterbukaan dari para pelaku usaha agar data yang dikumpulkan lebih akurat,” katanya.
Ia menjelaskan, hasil sensus nantinya akan membantu pemerintah dalam mengetahui sebaran dan potensi usaha dari tingkat desa hingga kota. Data tersebut akan menjadi dasar penting bagi Pemprov Jateng dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Lebih lanjut, Dhoni menguraikan empat sektor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, yaitu:
1. Industri pengolahan, seperti baja, alas kaki, serta makanan dan minuman, yang pada tahun 2025 berkontribusi sekitar 33 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jateng.
2. Perdagangan, dengan kontribusi lebih dari 13 persen pada semester I 2025.
3. Pertanian, yang juga menyumbang sekitar 13 persen terhadap PDRB.
4. Konstruksi, meliputi pembangunan jalan tol, jalan provinsi, dan irigasi, dengan kontribusi lebih dari 11 persen.
Sementara itu, Plt Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Ia menjelaskan, pendataan akan mencakup seluruh pelaku usaha nonpertanian, termasuk sektor konstruksi, perdagangan, industri, transportasi, dan lainnya.
“Potensi ekonomi daerah sangat ditunggu oleh berbagai pihak. Karena itu, hasil sensus nanti akan memetakan potensi usaha hingga tingkat RT,” jelas Endang.
Dengan data yang akurat, Pemprov Jateng berharap arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dapat lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi pertumbuhan pesat sektor perdagangan digital. (rs)
