SEMARANG, Kabarjateng.id – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ronny B. Talapessy, menegaskan adanya indikasi intervensi aparat penegak hukum dalam Pilgub Jawa Tengah 2024.
Ia mengungkapkan adanya dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dengan pola mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu.
“Kami melihat adanya indikasi kekuasaan yang disalahgunakan dan aturan yang diabaikan. Pola kecurangan ini bahkan mirip dengan apa yang terjadi pada Pilpres sebelumnya dan kini merambah hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah,” ujar Ronny saat jumpa pers di Semarang, Sabtu (26/10).
Ronny menuturkan, mobilisasi kepala desa terjadi di berbagai daerah strategis seperti Pemalang, Semarang, Jepara, Kendal, Banyumas, dan Pekalongan.
Menurutnya, tekanan ini muncul karena lemahnya pemahaman hukum para kepala desa, yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
“Kami berharap hukum tidak menjadi alat politik yang digunakan untuk menekan pihak tertentu,” tegasnya.
PDIP juga mencium adanya keterlibatan oknum kepolisian yang diduga memiliki hubungan erat dengan salah satu calon kepala daerah berlatar belakang purnawirawan polisi.
“Kami khawatir oknum tertentu di kepolisian menunjukkan keberpihakan. Oleh karena itu, kami meminta pihak kepolisian untuk menjaga netralitas dalam Pilkada ini,” jelas Ronny.
Meski ada indikasi keterlibatan oknum, Ronny tetap yakin sebagian besar anggota kepolisian masih menjalankan tugas dengan profesional dan memegang teguh sumpah setia kepada bangsa.
“Kami percaya, banyak polisi baik yang bekerja sesuai aturan dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum,” tambahnya.
Jika intimidasi terhadap kepala desa terus berlanjut, PDIP berencana melaporkan dugaan intervensi ini kepada Bawaslu dan Propam Mabes Polri.
Tak hanya itu, PDIP juga siap menempuh jalur hukum perdata terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar aturan.
Ronny juga mengimbau agar para kepala desa tidak merasa takut dalam menghadapi tekanan. Ia berjanji akan memberikan dukungan hukum penuh melalui tim bantuan hukum yang telah dibentuk.
“Kami sudah siapkan tim hukum beranggotakan 400 orang yang tersebar di seluruh Jawa Tengah untuk memberikan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan,” jelasnya.
Dengan langkah ini, PDIP berharap dapat menjaga integritas demokrasi dalam Pilgub Jateng 2024, menghindarkan proses dari intervensi, dan memastikan semua pihak berkompetisi secara adil tanpa intimidasi. (day)
