TEMANGGUNG, Kabarjateng.id – Dugaan praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar kembali mencuat di Kabupaten Temanggung. Pada Selasa (23/9/2025) sekitar pukul 15.09 WIB, awak media menemukan sebuah mobil Panther warna silver dengan nomor polisi AA 1282 BK tengah mengisi solar di SPBU Ngadirejo.
Tidak berhenti di situ, mobil tersebut kemudian dibuntuti hingga wilayah Candiroto.
Sesampainya di sana, kendaraan yang sama kembali mengisi solar di SPBU Candiroto, namun dengan nomor polisi berbeda, yakni AA 1299 FC.
Hal ini menimbulkan kecurigaan karena penggunaan dua nopol berbeda dalam waktu berdekatan.
Pengecekan melalui aplikasi Sakpol Jateng menunjukkan bahwa nomor polisi AA 1282 BK terdaftar sebagai kendaraan Daihatsu Sigra, sedangkan AA 1299 FC tercatat milik Daihatsu Grand Max.
Keduanya seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi seperti bensin atau pertalite, bukan solar bersubsidi. Temuan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.
“Patut dicurigai ada kerja sama antara oknum pegawai SPBU dengan mafia solar. Kendaraan jelas-jelas tidak sesuai peruntukan, tetapi tetap dilayani dan diisi solar,” ungkap salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Ia juga menduga mobil tersebut tidak hanya mengisi di dua SPBU itu, melainkan juga di beberapa lokasi lain di Temanggung.
Saat dikonfirmasi, sopir mobil Panther tersebut mengaku kendaraan itu milik seorang pengusaha bernama Boby, warga Temanggung.
“Ini punya bos Boby, sebentar lagi orangnya datang,” ujar sopir singkat.
Atas temuan ini, masyarakat bersama awak media meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Temanggung serta pihak Sales Branch Manager (SBM) Pertamina lebih cermat dan berani mengambil tindakan.
Publik berharap kasus semacam ini tidak dibiarkan berlarut-larut sehingga menimbulkan kesan ada pembiaran.
Perlu diingat, penyalahgunaan BBM subsidi merupakan tindak pidana serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pelaku dapat dijerat dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun serta denda hingga Rp60 miliar. (di)
