SEMARANG, Kabarjateng.id – Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Semarang, Benekditus Narendra Koeswara, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk segera memperkuat sistem informasi dan sinkronisasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini dinilai krusial demi meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan berbasis data yang akurat.
Narendra menjelaskan bahwa sinkronisasi data antar OPD masih menjadi tantangan utama di lapangan. Ia kerap menemukan kasus di mana pelayanan publik terhambat hanya karena data yang dibutuhkan tidak tersedia secara terintegrasi.
“Sering kali masyarakat mengalami kesulitan saat mengakses layanan karena data antar instansi tidak nyambung. Kami minta ini jadi perhatian khusus Pemkot,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPD PSI Kota Semarang, Jumat (20/6/2025).
Ia menambahkan bahwa ke depannya Pemkot perlu mengembangkan sistem digitalisasi yang inovatif dan responsif, sehingga penyatuan data seperti data kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial dapat dikelola dalam satu sistem terpadu. Hal ini menurutnya akan memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam rapat paripurna kemarin, kita juga menyoroti masih adanya fenomena saling lempar tanggung jawab antar dinas ketika terjadi masalah teknis. Ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada upaya konkret membangun sistem informasi yang saling terhubung,” tambahnya.
Dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Fraksi PSI juga memberikan sejumlah catatan penting terkait keberlanjutan program pembangunan.
Menurutnya, Pemkot harus menghindari kecenderungan membuat program baru tanpa mempertimbangkan kesinambungan program yang telah berjalan sebelumnya.
“Kami minta agar setiap program baru tetap merujuk pada capaian program lama. Jangan sampai program lama yang sudah baik justru ditinggalkan tanpa evaluasi yang jelas. Ini penting agar pembangunan benar-benar berkelanjutan,” tegas Narendra.
Fraksi PSI, lanjutnya, akan terus mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan program kerja eksekutif, agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan program.
“Kami berharap, Pemkot dan DPRD bisa terus bersinergi memberikan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Masyarakat perlu merasakan kehadiran pemerintah melalui kebijakan yang konkret dan menyentuh kebutuhan mereka,” pungkasnya. (di)
