SEMARANG, Kabarjateng.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa ketersediaan tenaga medis, baik dokter umum maupun spesialis, masih jauh dari jumlah ideal.
Berdasarkan standar World Health Organization (WHO), rasio yang ideal adalah satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk.
Namun, kondisi di Jawa Tengah belum mencapai target tersebut. Saat ini jumlah dokter yang tercatat baru sekitar 11.405 orang, sedangkan kebutuhan idealnya mencapai 27.863 orang.
“Artinya masih ada gap yang cukup besar. Inilah tantangan kita bersama,” ujar Sumarno saat membuka Musyawarah Wilayah Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Regional IV di Hotel Santika Premiere Semarang, Jumat (19/9/2025).
Ia menilai, jumlah lulusan fakultas kedokteran, baik dokter umum maupun spesialis, masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia berharap AIPKI dapat memperkuat peran strategisnya dengan meningkatkan jumlah lulusan kedokteran.
Selain itu, Sumarno juga mendorong asosiasi untuk lebih gencar melakukan edukasi publik agar semakin banyak pelajar yang berminat masuk jurusan kedokteran.
Menurutnya, persepsi mahalnya biaya kuliah kedokteran masih menjadi hambatan utama bagi banyak siswa yang sebenarnya memiliki potensi akademik.
“Banyak anak pintar dari SMA yang sebenarnya layak masuk kedokteran, tapi mereka mundur karena takut biaya. Stigma ini harus kita ubah,” jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Khairul Munadi, menambahkan bahwa tantangan sektor kesehatan tidak hanya soal jumlah, tetapi juga distribusi tenaga medis.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, hingga rumah sakit.
“Program studi kedokteran dan spesialis membutuhkan rumah sakit pendidikan. Kampus baru tentu tidak bisa membangun sendiri, sehingga dukungan daerah sangat penting,” tegasnya.
Khairul juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembukaan 158 program studi kedokteran baru sebagai bagian dari visi Indonesia Sehat 2045.
“Tidak boleh ada pertentangan antara model hospital based dan university based, karena keduanya amanat undang-undang. Yang terpenting adalah sinergi agar kekurangan dokter bisa teratasi,” katanya.
Sementara itu, Humas dan Kemitraan AIPKI, Tonang Dwi Ardyanto, menjelaskan bahwa sejak berdiri pada 2001, asosiasi ini telah berkembang dari 17 fakultas kedokteran menjadi 127 anggota.
Menurutnya, forum kali ini difokuskan untuk merumuskan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan tenaga medis di Indonesia.
“Target yang disampaikan Presiden mencapai 70.000 dokter baru. Itu angka yang sangat besar dan membutuhkan perencanaan nasional yang matang,” ujarnya. (rs)
