SEMARANG, Kabarjateng.id – Peristiwa robohnya Masjid Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin, 29 September 2025, yang mengakibatkan 51 orang meninggal dunia, menjadi sorotan publik.
Tragedi tersebut juga menjadi peringatan penting bagi para pengelola pesantren, khususnya kalangan Nahdliyin, untuk lebih memperhatikan aspek keamanan dan kelayakan bangunan pesantren.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menginisiasi program pendampingan untuk pesantren melalui pelatihan arsitektur dan infrastruktur bangunan.
Program ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Santri Nasional 2025.
Ketua Panitia HSN 2025 PWNU Jateng, KH Ahmad Zaki Fuad (Gus Zaki), dalam konferensi pers Kick Off HSN 2025 di Kantor PWNU Jateng, Senin (13/10/2025), menjelaskan bahwa berbagai kegiatan digelar untuk memperkuat kapasitas pesantren.
“Ada halaqah, seminar, hingga sarasehan yang membahas isu-isu penting di lingkungan pesantren, termasuk pelatihan arsitektur dan infrastruktur. Kami ingin pengelola pesantren lebih peka terhadap standar konstruksi bangunan,” ujarnya.
Selain pelatihan arsitektur, PWNU Jateng juga menggelar Pelatihan Administrasi Pesantren, Advokasi Pesantren, pelatihan media dakwah, hingga pelatihan Modern Farming dan Tour Leader untuk para santri.
Rangkaian kegiatan Hari Santri tahun ini diawali dengan Khataman Al-Qur’an dan Parade Tilawah yang dipimpin oleh JQHNU Jawa Tengah, serta kegiatan Pekan Madaris NU yang telah dimulai sebelumnya di Jepara oleh RMI Jateng.
Istilah “Audit Pesantren” Dinilai Kurang Tepat
Ketua PWNU Jawa Tengah, KH Abdul Ghoffar Rozin (Gus Rozin), menanggapi wacana pelaksanaan audit terhadap bangunan pesantren. Menurutnya, penggunaan istilah “audit” tidak sepenuhnya tepat, karena banyak pesantren dibangun secara mandiri melalui swadaya masyarakat.
“Audit itu dilakukan jika pembangunan dibiayai negara. Banyak pesantren berdiri dari dana masyarakat, sehingga yang lebih relevan adalah asesmen, bukan audit,” tegasnya.
Gus Rozin mendukung langkah pemerintah melakukan asesmen terhadap bangunan pesantren melalui Kementerian PUPR atau Kemenko PM, namun ia menekankan pentingnya tindak lanjut.
“Jangan hanya berhenti pada asesmen. Setelah itu harus ada langkah pendampingan yang jelas,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar asesmen tidak menjadi hambatan pembangunan.
“Kami tidak setuju jika hasil asesmen malah membuat pesantren dilarang membangun. Kalau pemerintah melarang, ya harus siap membantu membangun. Karena pesantren berkembang dari partisipasi masyarakat,” ucapnya.
Perguruan Tinggi Bisa Jadi Mitra Strategis
Gus Rozin mengusulkan agar pemerintah menggandeng perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan teknis kepada pesantren yang sedang membangun fasilitas.
“Pemerintah bisa melibatkan PTN yang memiliki fakultas teknik sipil atau arsitektur. Biayanya tidak besar dan tidak membebani APBN,” jelasnya.
Selain membantu pesantren, keterlibatan perguruan tinggi juga memberi manfaat akademik karena menjadi bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengabdian masyarakat.
“Dengan cara ini, masalah pembangunan bisa ditangani secara cepat, tepat, dan tidak memberatkan negara,” pungkas Rektor IPMAFA Pati tersebut. (af)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.