SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program Menu Bergizi Gratis (MBG) serta mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
Pertemuan yang berlangsung di GOR Jatidiri, Senin (6/10/2025) tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta yang terdiri atas para mitra SPPG, ahli gizi, kepala daerah atau perwakilannya, serta unsur pemerintah provinsi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG tidak bisa ditawar.
Ia mengingatkan seluruh pihak, terutama pengelola dapur penyedia MBG, agar memperketat proses pengolahan dan pengawasan bahan makanan.
Hal ini penting untuk mencegah terulangnya kasus keracunan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
“Harapannya kejadian-kejadian kemarin tidak terulang kembali, karena ini program yang secara struktural harus kita laksanakan,” tegasnya.
Luthfi menyampaikan, para kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap dapur SPPG beroperasi secara higienis, terbuka, dan berkelanjutan.
Ia meminta agar fasilitas SPPG dapat diakses untuk pengecekan rutin, baik oleh kepala daerah maupun tim PKK setempat, serta menjalin koordinasi erat dengan Satgas MBG.
Hingga saat ini, Jawa Tengah telah memiliki 1.596 SPPG aktif, dan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan sampai akhir tahun.
Pengawasan, lanjutnya, harus mencakup seluruh tahapan mulai dari proses produksi, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.
“SPPG tidak boleh bersifat eksklusif. Harus siap diperiksa kapan saja. Jika ada kasus, perlu ada respons cepat agar masyarakat tidak panik,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur meminta Dinas Kesehatan provinsi untuk memperketat proses verifikasi lapangan dan memastikan semua dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sertifikat tersebut tidak hanya sebagai formalitas, tetapi harus disertai inspeksi nyata dan pengawasan berkelanjutan, bahkan bila perlu melalui posko pengawasan 24 jam.
Luthfi juga menyoroti dampak ekonomi dari program MBG. Menurutnya, program ini tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan bahan pangan dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM lokal.
Kepala BGN RI, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa secara nasional terdapat lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi.
Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan capaian tertinggi, dengan jumlah SPPG mencapai sekitar 50 persen dari standar nasional.
Investasi BGN ke Jawa Tengah diperkirakan mencapai Rp32 triliun per tahun, yang memberi dampak besar bagi industri pangan lokal.
Dadan menegaskan bahwa BGN akan memperketat standar operasional dengan inspeksi rutin dan verifikasi ketat terhadap dapur SPPG, termasuk penggunaan air bersertifikat, penyediaan alat uji cepat pangan, dan pemasangan CCTV dapur untuk pengawasan.
“Jika semua pihak disiplin, MBG tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan serta perekonomian daerah,” pungkasnya. (rs)
