SEMARANG, Kabarjateng.id – Dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi turun langsung menemui perwakilan buruh.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah program yang telah ia jalankan menuai respons positif dari kalangan demonstran.
Dua program utama menjadi sorotan positif. Pertama adalah pembentukan koperasi buruh di Kawasan Industri Wijaya Kusuma.
Inisiatif ini dinilai sangat membantu kesejahteraan pekerja dan disebut layak menjadi contoh nasional.
“Model koperasi buruh ini sangat bermanfaat. Kami harap bisa menjadi inspirasi untuk diterapkan di daerah lain,” ujar Aulia Hakim, Koordinator Jaringan Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJat), pada Kamis, 1 Mei 2025.
Aulia hadir bersama sejumlah tokoh serikat buruh, di antaranya dari Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) dan Koperasi Persatuan Buruh Grobogan. Sementara itu, para buruh lainnya tetap melanjutkan aksi damai di luar gedung.
Koperasi buruh ini menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau karena distribusinya langsung dari produsen.
Yang menarik, koperasi ini dikelola sepenuhnya oleh buruh dan keuntungannya juga kembali kepada mereka.
Pujian serupa datang dari Koperasi Persatuan Buruh Grobogan. Meski demikian, mereka menekankan pentingnya kemudahan akses koperasi terhadap produsen untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan.
Program kedua yang mendapat apresiasi adalah upaya pemerintah provinsi dalam mendorong investasi ke Jawa Tengah.
Langkah ini dianggap strategis untuk membuka lapangan kerja baru. Namun demikian, buruh juga diingatkan untuk meningkatkan kompetensi agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan meningkatkan daya tawar upah.
“Kami mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja agar berbanding lurus dengan peningkatan upah,” tambah Aulia.
Selain memberikan apresiasi, para perwakilan buruh juga menyampaikan sembilan tuntutan penting.
Di antaranya menolak sistem outsourcing, penghentian pemutusan hubungan kerja sepihak, revisi UU Ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja, penegakan hukum terhadap korupsi, serta perlindungan terhadap aktivis buruh dari tekanan pihak perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi merespons satu per satu. Terkait permintaan perpanjangan rute Trans Jateng hingga Ngaringan, ia menyebut akan mengkaji terlebih dahulu karena bersinggungan dengan trayek transportasi umum swasta.
“Kita pertimbangkan, tapi harus dikaji matang agar tidak berbenturan dengan trayek yang sudah ada,” jelasnya.
Sedangkan untuk permintaan pembentukan Satgas PHK, Luthfi menegaskan bahwa tugas utama satgas adalah mencegah pemutusan kerja secara semena-mena. Sementara isu penghapusan outsourcing dan pembatasan usia kerja, menurutnya, merupakan ranah pemerintah pusat. (*)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.